Iklan
INFO NASIONAL– Penggiat Pemilu berharap pelaksanaan Pilkada mengutamakan keselarasan, keseimbangan, keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan perbedaan multikultur masyarakat Indonesia. Terutama di tengah pandemi Covid-19 harus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang menjadi menjadi bukti kepedulian terhadap pelaksanaan Pilkada Sehat dan Aman Covid-19.
Para penggiat Pemilu mengkritisi perilaku bakal pasangan calon yang banyak mengerahkan massa tanpa protokol kesehatan, pada tahap pendaftaran calon pemimpin daerah pada 4 sampai 6 September 2020 kemarin.
Para pengamat politik melaksanakan diskusi kritis secara daring online dengan tema “: Pilkada Sehat dan Covid-19 SIAPA PEDULI?" yang dibawakan oleh para narasumber diantaranya Ari Nurcahyo, PARA Syndicate; Jojo Rohi, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP); Aditya Perdana, Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI), dan Ray Rangkuti, Lingkar Madani, (LIMA) di Jakarta, Selasa (8/9).
Ari Nurcahyo mengatakan bahwa pertanyaan “Pilkada Sehat –Covid-19, Siapa Peduli?” merupakan cerminan calon pemimpin masa kini yang mesti menjadi teladan masyarakat terkait kepedulian taat protokol kesehatan dan juga pengujian terhadap sense of crisis.
“Saya mengatakan ini cermin bahwa hari ini demokrasi kita melihat bahwa para paslon itu kan calon pemimpin, calon pemimpin menurut saya tidak mencerminkan tidak melakukan teladan dan etika publik mereka, mereka baru pasangan calon tetapi tidak menaati aturan terkait protokol kesehatan,” kata Ari.
Menurutnya, pengumpulan massa yang terjadi pada tahap pendaftaran Pilkada kemaren disebabkan oleh perilaku paslon untuk “show off power” atau ingin memamerkan seberapa besar kekuasaan/kekuatan paslon.
Pendapat tersebut, berpadanan dengan Jojo, show off power kepada lawan politik merupakan metode purba yang mesti di perbaharui karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang ditengah pandemi covid-19. "Kerumunan massa menurut saya sih cara yang ketinggalan zaman untuk menggunakan show off power kepada lawan politik, banyak cara lainnya tanpa harus, menggunakan kerumunan massa,” katanya.
Menurut pandangan Aditya situasi pada saat tahap pendaftaran cukup ironi karena masih banyak yang belum taat protokol kesehatan sehingga mesti menjadi evaluasi bersama, agar 40 orang paslon yang terpapar covid-19 tidak terulang kembali. Kebijakan yang ketat perlu juga dibuat lantaran Pilkada tetap harus berjalan, melihat tidak ada yang dapat memprediksi kapan wabah covid-19 akan berakhir.
“Saya dengar juga beberapa pihak Bawaslu, KPU dan Kemendagri dan juga pihak aparat keamanan sudah melakukan evaluasi itu. Oleh karena itu, saya berharap para penyelenggara dan pihak stakeholder yang berkepentingan tentang Pilkada segera menyampaikan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat karena sudah tidak bisa ditarik balik,” katanya.(*)
Iklan
