Pilkada 2020, Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi soal Kerumunan Massa Besok

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua KPU RI Arief Budiman saat pertemuan di Gedung KPU RI, Jakarta, 30 Juli 2020. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas perihal Pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan besok pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bakal menggelar rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang memiliki otoritas untuk mencegah kerumunan massa saat penyelenggaraan Pilkada 2020.

Rapat bakal diikuti oleh jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan, BIN, dan seluruh kepala daerah yang daerahnya menggelar pilkada.

"Dipimpin Menko Polhukam, kami harap pak Ketua KPU menyampaikan PKPU (peraturan KPU) termasuk tahapan-tahapan yang harus diantisipasi (menimbulkan kerumunan massa)," kata Tito dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa, 8 September 2020.

Setelah tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah selesai pada Ahad kemarin, setidaknya ada dua tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Pertama, saat pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat pada 23 September 2020.

"Yang lolos bisa saja euforia dan arak-arakan sedangkan yang tidak memenuhi syarat bisa saja marah, mengumpulkan massa, anarkistis, sehingga harus disalurkan ke jalur hukum di Bawaslu," kata Tito.

Tahapan kedua yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa adalah saat masa kampanye 26 September sampai 5 Desember. "Perlu keseragaman stakeholder, harus didukung TNI, Polri, Satpol PP. Kampanye sudah diatur tapi harus disosialisasikan," ujar dia.

Selain itu, kata Tito, dalam rapat koordinasi besok ia akan mengusulkan agar para bakal calon kepala daerah menandatangani pakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan.






Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

8 hari lalu

Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

LHKPN bagian upaya pencegahan korupsi, yang merupakan tugas dari KPK. Mengapa pejabat dan calon penyelenggara negara perlu laporkan harta kekayaannya?


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

10 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

12 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

31 hari lalu

3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

Pakar patologi klinik menyebut terjadinya reinfeksi atau penularan berulang tergantung pada tiga komponen penting COVID-19. Apa saja?


Cacar Monyet Merambah Indonesia, Ini Langkah-langkah Kemenkes

33 hari lalu

Cacar Monyet Merambah Indonesia, Ini Langkah-langkah Kemenkes

Pria itu sebelumnya memiliki riwayat perjalanan ke Eropa Barat dan memiliki gejala demam dan ruam yang khas gejala cacar monyet.


Kemenko PMK Minta Masyarakat Kenali Gejala Cacar Monyet

33 hari lalu

Kemenko PMK Minta Masyarakat Kenali Gejala Cacar Monyet

Masyarakat perlu tahu gejala klinis cacar monyet sehingga dapat segera melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda-tandanya.


Perlunya Peran Masyarakat untuk Menekan Kasus COVID-19

33 hari lalu

Perlunya Peran Masyarakat untuk Menekan Kasus COVID-19

Kemenko PMK meminta peran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan terus menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.


Protokol Kesehatan Masuk Kepulauan Seribu Diperketat, Wajib Scan PeduliLindungi

37 hari lalu

Protokol Kesehatan Masuk Kepulauan Seribu Diperketat, Wajib Scan PeduliLindungi

Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Polsek Kepulauan Seribu Utara melakukan pengetatan protokol kesehatan di dermaga kedatangan.


Capaian Vaksin Booster Baru 27,22 Persen, Pemerintah Imbau Nakes Segera Suntik Vaksin Keempat

52 hari lalu

Capaian Vaksin Booster Baru 27,22 Persen, Pemerintah Imbau Nakes Segera Suntik Vaksin Keempat

Pemerintah akan mengumumkan soal vaksin booster kedua untuk masyarakat umum.


Satgas Covid-19 Sebut Jawa Barat Provinsi Terendah Dalam Kepatuhan Memakai Masker

52 hari lalu

Satgas Covid-19 Sebut Jawa Barat Provinsi Terendah Dalam Kepatuhan Memakai Masker

Satgas Covid-19 menyebut provinsi Jawa Barat terendah dalam kepatuan memakai masker dan kedua tertinggi penyumbang kasus harian.