Menag Mengaku Tak Tahu Bicara Good Looking dan Radikalisme di Forum Publik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan ucapannya terkait radikalisme yang menyusupi instansi lewat orang berwajah rupawan alias good looking, pandai bahasa Arab, dan hafal Al Quran. Fachrul dicecar oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat lantaran ucapannya yang kontroversial itu.

    Menurut Fachrul, pernyataan itu terlontar bukan di acara Kementerian Agama, melainkan acara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Acara yang ia hadiri tersebut mengusung topik 'ASN No Radikalisasi'.

    "Saya garisbawahi, saya mohon maaf tidak tahu kalau itu jadi konsumsi publik, saya kira itu internal ASN. Kalau publik saya akan bicara dengan bahasa beda meskipun substansinya sama," kata Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa, 8 September 2020.

    Menurut Fachrul, ia menyampaikan tiga hal dalam forum tersebut, yakni rekrutmen ASN, pendidikan di lembaga lanjutan oleh pemerintah, dan pengamatan dalam ibadah keseharian.

    Fachrul mengaku hanya bicara tentang masjid lantaran itulah satu-satunya tempat ibadah yang ada di instansi-instansi pemerintahan. Ia membantah anggapan bahwa dirinya membenci Islam karena sering bicara tentang radikalisme.

    "Ketika ditanya kenapa masjid saja, seperti benci sama Islam. Karena masjidlah yang digeluti ASN saat hari-hari kerjanya," kata purnawirawan jenderal TNI ini.

    Fachrul mengaku ia bicara tentang masuknya paham radikalisme melalui orang-orang good looking yang memiliki pengetahuan agama luas, pandai berbahasa Arab, dan hafal Al Quran. Menurut dia, hal ini seperti masuknya Snouck Hurgronje ke Aceh.

    "Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus, kita enggak waspada, kita terima dia dengan anu, padahal masuk ke dalam dia merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh," kata menteri asal Aceh ini.

    Fachrul juga menyebut strategi semacam ini lazim digunakan dalam intelijen. "Mungkin dalam dunia intelijen internasional memasukkan anak-anak good looking, berpengetahuan luas ke dalam community tertentu," ucapnya.

    Meski begitu, Fachrul mengatakan bukan berarti orang-orang good looking dan berpengetahuan agama tak boleh diterima di instansi pemerintahan. Menurut dia, orang-orang semacam itu justru bagus dan diperlukan. Asalkan dipastikan terlebih dulu tak membawa paham radikal.

    Fachrul pun kembali meminta maaf lantaran pernyataan itu ternyata dia sampaikan di forum terbuka. Namun ia mengaku tak bisa juga memprotes Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo perihal ini.

    "Tapi mau negur Menteri lagi enggak bolehlah, udah telanjur begitu. Gimana Pak Menpan RB itu internal kok ditayangkan begitu. Salah saya mestinya saya punya kewaspadaan," kata Fachrul.

    Penjelasan Fachrul ini kembali diprotes oleh sejumlah anggota Komisi VIII. Anggota Komisi VIII DPR, Husni, meminta Fachrul tak menyamakan orang good looking pembawa radikalisme dengan Snouck Hurgronje masuk ke Aceh.

    "Snouck Hurgronje masuk ke Aceh itu masa perang Pak, sekarang masa kemerdekaan Pak. Sudah kondusif janganlah mencurigai orang," kata Husni.

    Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid meminta Fachrul Razi tak menjadikan forum internal ASN sebagai alasan. Menurut dia, terbuka atau tertutupnya forum tak tepat menjadi alasan Fachrul bicara ihwal radikalisme seperti itu. "Kalau kita menyampaikan kebenaran tertutup ya benar terbuka ya benar," kata Hidayat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.