Pusako Universitas Andalas Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menyoroti masih tingginya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam Pilkada 2020.

    Pelanggaran terjadi saat pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020. Mayoritas pendaftaran dipenuhi arak-arakan pendukung persis sama dengan keadaan sebelum pandemi.

    "Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan berbagai calon dan pendukungnya dapat dikatakan sangat serius dan dapat merusak kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2020," ujar tim peneliti PUSaKO, Hemi Lavour Febrinandez, dalam keterangan keterangannya, Selasa, 8 September 2020.

    Badan Pengawas Pemilu mencatat 243 dugaan pelanggaran yang sebagian besar terkait pengabaian protokoler kesehatan pada saat pendaftaraan calon kepala daerah. KPU merilis bahwa setidak-tidaknya paska pendaftaran calon kepala daerah terdapat 37 bakal calon yang dideteksi positif Covid-19 yang tersebar di 21 Provinsi.

    "Jika korban-korban berjatuhan maka secara konstitusional mereka wajib bertanggungjawab terhadap nyawa-nyawa tersebut," kata Hemi.

    Atas dasar itu, PUSaKO menyusun 3 rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Mereka diminta untuk bersikap melindungi nyawa manusia dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik Covid-19. Rekomendasi pertama, adalah menegakkan secara tegas protokol kesehatan di proses penyelenggaraan Pilkada.

    Kedua, penyelenggara wajib memastikan keselamatan petugasnya. Meski KPU telah melakukan beberapa simulasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2020, namun PUSaKO melihat sulit mendisiplinkan peserta dan penyelenggara simulasi agar benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan yang baku dan kaku.

    Ketiga, adalah pembuatan sanksi tegas. Mereka mencontohkan salah satunya dengan mengurangi jatah waktu kampanye dan hal-hal lain yang efektif membuat jera peserta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.