Bawaslu Akan Periksa Peserta Pilkada 2020 yang Langgar Protokol Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung Calon Bupati Sunaryanta terlihat saat ia berlari menuju KPU Gunungkidul, Yogyakarta, Ahad 6 September 2020. Empat Bapaslon yang berlaga di Pilkada Gunung Kidul antara lain: Sunaryanta-Heri Susanto, Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi, Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto, dan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. TEMPO/Imam Sukamto

    Pendukung Calon Bupati Sunaryanta terlihat saat ia berlari menuju KPU Gunungkidul, Yogyakarta, Ahad 6 September 2020. Empat Bapaslon yang berlaga di Pilkada Gunung Kidul antara lain: Sunaryanta-Heri Susanto, Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi, Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto, dan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengatakan telah ada pertemuan antara kementerian dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kemarin. Hasilnya Bawaslu bakal memeriksa siapapun bakal calon kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan saat proses pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2020 pada 4-6 September kemarin.

    "Kami sepakati Bawaslu kami dorong karena catatannya di 243 daerah terjadi pelanggaran. Seluruh Bawaslu lakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang diduga melanggar," katanya lewat rekaman audio yang dikirimkan pada Tempo, Selasa, 8 September 2020.

    Menurut Bahtiar, pelanggar protokol Covid-19 bisa dijerat dengan dua perspektif hukum yang berbeda. Pertama aturan Pilkada dan kedua peraturan tentang kesehatan.

    Hukum tentang Pilkada maka spesifik mengatur jenis dan bentuk terkait aktivitas Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Namun ada pula Undang-Undang tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, hingga aturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang semuanya mewajibkan seluruh warga taat pada protokol Covid-19.

    Bahtiar berujar para pelanggar protokol kesehatan bakal menerima hukuman mulai dari teguran, ancaman pidana, hingga diskualifikasi dari ajang Pilkada 2020.

    "Kalau ada hukum pidana kesehatan bisa diteruskan oleh kepolisian. Kalau sudah diperingatkan, ditegur masih bebal juga perlu kami beri sanksi selanjutnya. Ekstremnya kalau di Pilkada gak boleh lagi bertanding, dicoret," tuturnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.