Bawaslu Akan Periksa Peserta Pilkada 2020 yang Langgar Protokol Covid-19

Pendukung Calon Bupati Sunaryanta terlihat saat ia berlari menuju KPU Gunungkidul, Yogyakarta, Ahad 6 September 2020. Empat Bapaslon yang berlaga di Pilkada Gunung Kidul antara lain: Sunaryanta-Heri Susanto, Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi, Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto, dan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengatakan telah ada pertemuan antara kementerian dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kemarin. Hasilnya Bawaslu bakal memeriksa siapapun bakal calon kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan saat proses pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2020 pada 4-6 September kemarin.

"Kami sepakati Bawaslu kami dorong karena catatannya di 243 daerah terjadi pelanggaran. Seluruh Bawaslu lakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang diduga melanggar," katanya lewat rekaman audio yang dikirimkan pada Tempo, Selasa, 8 September 2020.

Menurut Bahtiar, pelanggar protokol Covid-19 bisa dijerat dengan dua perspektif hukum yang berbeda. Pertama aturan Pilkada dan kedua peraturan tentang kesehatan.

Hukum tentang Pilkada maka spesifik mengatur jenis dan bentuk terkait aktivitas Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Namun ada pula Undang-Undang tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, hingga aturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang semuanya mewajibkan seluruh warga taat pada protokol Covid-19.

Bahtiar berujar para pelanggar protokol kesehatan bakal menerima hukuman mulai dari teguran, ancaman pidana, hingga diskualifikasi dari ajang Pilkada 2020.

"Kalau ada hukum pidana kesehatan bisa diteruskan oleh kepolisian. Kalau sudah diperingatkan, ditegur masih bebal juga perlu kami beri sanksi selanjutnya. Ekstremnya kalau di Pilkada gak boleh lagi bertanding, dicoret," tuturnya.

AHMAD FAIZ






Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

1 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

3 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

3 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

4 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

8 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

9 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

9 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

9 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.


Peneliti BRIN Sebut Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Fasih Mengurus Daerah dan Punya Networking Luas

9 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Fasih Mengurus Daerah dan Punya Networking Luas

Sosok Pj Gubernur DKI seperti Bahtiar disebut diperlukan untuk memimpin Jakarta yang akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara.


Kasus Korupsi Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 8 Tahun Penjara

10 hari lalu

Kasus Korupsi Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 8 Tahun Penjara

Eks Dirjen Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dituntut delapan tahun penjara dalam kasus korupsi dana PEN.