Abdul Malik Fadjar Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Selasa Siang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah peziarah mengunjungi makam pahlawan di hari peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2020. ANTARA/Laily Rahmawaty

    Sejumlah peziarah mengunjungi makam pahlawan di hari peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2020. ANTARA/Laily Rahmawaty

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Abdul Malik Fadjar, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa, 8 September 2020. Abdul Malik diketahui meninggal pada Senin malam, 7 September 2020.

    "Diberangkatkan dari rumah duka di Tebet Mas Indah 1 Blok F Nomor 8, Tebet, Jakarta 12810 ke TMP Kalibata ba’da Zuhur, sekitar pukul 12.30 WIB," ujar salah satu anggota Wantimpres lain, Sidarto Danusubroto.

    Bersama Sidarto, Abdul Malik sama-sama menjabat sebagai anggota Wantimpres sejak 2015. Masa jabatan Abdul Malik berakhir pada 2019. Sebelumnya, Abdul Malik Fadjar pernah menjabat sengaja Menteri Pendidikan Nasional di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

    Ia juga sempat menjabat menjadi Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia pada era yang sama. Ia juga sempat menjadi Menteri Agama di era Presiden BJ Habibie.

    Abdul Malik merupakan tokoh Muhammadiyah yang kental. Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin mengenang dia sebagai salah satu sosok terbaik yang dimiliki Muhammadiyah.

    Sebagian besar hidupnya, disebut Din, diabdikan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari bawah hingga menjadi salah seorang Ketua PP Muhammadiyah.

    "Selama di PP Muhammadiyah, almarhum sangat aktif. Pikiran-pikirannya banyak mewarnai langkah-langkah Muhammadiyah, khususnya dalam Bidang Pendidikan," kata Din Syamsuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.