Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Juta APD Belum Tersalurkan, Tenaga Medis Rawan Terpapar Covid-19

Reporter

image-gnews
Tenaga medis di Rumah Sakit Islam Siti Hajar di Sidoarjo, Jawa Timur, mengenakan baju hazmat, masker, dan pelindung muka saat mengikuti upacara peringatan HUT RI pada Senin 17 Agustus 2020. ANTARA
Tenaga medis di Rumah Sakit Islam Siti Hajar di Sidoarjo, Jawa Timur, mengenakan baju hazmat, masker, dan pelindung muka saat mengikuti upacara peringatan HUT RI pada Senin 17 Agustus 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan pada awal pandemi Covid-19 memesan lima juta alat pelindung diri (APD) kepada konsorsium Korea Selatan melalui PT Permana Putra Mandiri. Dari total jumlah pesanan tersebut masih ada dua juta APD yang belum tersalurkan. Sementara itu tenaga medis terus berguguran karena kekurangan perlindungan.

Direktur Utama PT GA, Song Sung Wook yang tergabung dalam konsorsium produsen APD Korea Selatan, mengaku tidak tahu alasan pemerintah tidak kunjung membeli sisa 2 juta APD. Sebelumnya, perusahaan sudah mendistribusikan 3,1 juta APD kepada pemerintah dengan rincian 2,1 juta merek Boho dan selebihnya Kaltech.

"Kami menunggu kepastian dari Kementerian Kesehatan," kata Song dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 September 2020.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana mengatakan pemerintah memesan APD ke konsorsium Korea Selatan karena mereka siap memproduksi dalam waktu cepat. Namun setelah pengiriman berjalan, Budi merasa kecewa karena konsorsium mengirim dua merek, yaki Boho dan Kaltech. "Saya enggak pernah pesan merek selain Boho," ujar Budi.

Budi juga mengatakan tidak melanjutkan pembelian APD dari PT Permana terkait adanya temuan harga tak wajar dari Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Budi BPKP menemukan 2 juta APD yang diserap pemerintah di awal kemahalan Rp 666 miliar. Kemudian 1 juta APD kemahalan Rp 48 miliar.

Direktur PT Permana, Ahmad Taufik mempertanyakan status harga tak wajar yang ditetapkan BPKP. Menurutnya BPKP menghitung biaya produksi berdasarkan kondisi normal. Sedangkan perusahaannya membuat baju pelindung ketika bahan baku langka dan sejumlah negara memperebutkan APD. "Kami juga telah bersedia melakukan adendum penurunan harga pada dua kali termin pengiriman barang selama April-Mei," kata Taufik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Perwakilan konsorsium APD Korea Selatan, Sri Lucy Novita, mengklaim kualitas baju pelindung merek Boho dan Kaltech setara dan sama-sama lolos uji laboratorium. Hanya saja bahan baju Kaltech lebih tebal.

Pertimbangan mengirim merek Kaltech karena ongkos produksinya yang lebih murah ketimbang Boho, yang harus menambah biaya pembelian merek. "Kami mengejar harga yang efisien," tuturnya.

Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Halik Malik menyatakan persoalan ketersediaan APD sangat menentukan keselamatan tenaga medis. Begitu pula menurut Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadilah. Harif menyatakan kelangkaan APD menjadi salah satu faktor para perawat terpapar Corona. Hingga 2 September 2020 sudah ada 104 dokter dan 71 perawat wafat karena terpapar Covid-19.

Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo edisi 5 September 2020.

FIKRI ARIGI | MAJALAH TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

18 jam lalu

Foto handout yang disediakan oleh Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) menunjukkan desa Laingpatehi setelah letusan Gunung Ruang, di Sulawesi Utara, Indonesia, 19 April 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM melaporkan Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, meletus pada 16 April malam. Akibat letusan Gunung Ruang, 272 KK atau sekitar 828 jiwa dievakuasi. EPA-EFE/BASARNAS
Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.


Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

1 hari lalu

Upaya evakuasi dan penyelamatan korban banjir di Musirawas Utara, Sumatra Selatan. Foto Dokumentasi Basarnas Palembang
Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.


Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

2 hari lalu

Gambar mikroskop elektron pemindaian ini menunjukkan SARS-CoV-2 (obyek bulat biru), juga dikenal sebagai novel coronavirus, virus yang menyebabkan Covid-19, muncul dari permukaan sel yang dikultur di laboratorium yang diisolasi dari pasien di AS. [NIAID-RML / Handout melalui REUTERS]
Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

3 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

5 hari lalu

Guru Besar Pulmonologi di FKUI Tjandra Yoga Aditama, yang juga Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. dok pribadi
Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

5 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

5 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

10 hari lalu

Ilustrasi hipertensi (Pixabay.com)
Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.


Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

12 hari lalu

Ilustrasi kemacetan arus mudik / balik. TEMPO/Prima Mulia
Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

Selain musim libur panjang Idul Fitri, April juga tengah musim pancaroba dan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan. Berikut pesan PB IDI.


Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

13 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno(kanan) dan Dirjen Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal (kiri) menyampaikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, Badung, Bali, Minggu, 31 Desember 2023. Kementerian Perhubungan bersama berbagai pihak terkait melakukan evaluasi usai kemacetan parah pada Jumat malam (29/12) serta menyiapkan sejumlah rencana dan skema untuk mengantisipasi kemacetan khususnya selama masa libur tahun baru di jalan akses sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

Menhub Budi Karya Sumadi mengusulkan work from home atau WFH untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat puncak arus balik Lebaran.