Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengembalian Rekomendasi Mulyadi Dinilai Panaskan Hubungan PDIP-Demokrat

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pengembalian rekomendasi Mulyadi-Ali Mukhni di Pilkada 2020 Sumatera Barat akan memanaskan hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Adi mengatakan tindakan itu menyinggung marwah PDIP sebagai partai penguasa.

Apalagi, kata dia, jika benar pengembalian rekomendasi itu atas bisikan seorang elite Demokrat. "Ini akan mengeraskan Demokrat dan PDIP, sedangkan kita tahu keduanya sukar untuk disatukan," kata Adi kepada Tempo, Ahad, 6 September 2020.

Seorang politikus Demokrat, Cipta Panca Laksana, memang diketahui menyarankan agar Mulyadi mengembalikan rekomendasi ke PDIP. Panca secara terbuka menyampaikan hal itu melalui akun Twitternya, @panca66.

Pengembalian rekomendasi partai berlogo banteng ini juga buntut pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan pasangan calon kepala daerah dari PDIP pada 2 September 2020. Ketika itu, Puan melontarkan harapan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila.

Menurut Adi Prayitno, Mulyadi-Ali Mukhni tak ingin memiliki beban elektoral sehingga mereka memilih mengembalikan rekomendasi ke PDIP. Adi menduga kejadian ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Biasanya, para calon berebut dukungan dari partai-partai.

"Suka tidak suka PDIP pasti merasa dipermalukan dengan pengembalian rekom. Ini akan panas untuk beberapa bulan ke depan," kata dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Adi Prayitno, Mulyadi-Ali Mukhni tak ingin ada celah yang bisa merugikan mereka di Pilkada 2020 ini. Mereka tak ingin menjadi sasaran kemarahan masyarakat Sumbar yang tengah menyoroti pernyataan Puan Maharani. Selain itu, dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional pun sudah mencukupi syarat minimal bagi mereka untuk bisa maju.

Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan dukungan PDIP lantaran pernyataan Puan Maharani menuai polemik. Ali Mukhni mengaku mendapat masukan dari para tokoh Minangkabau yang kecewa atas pernyataan Puan. Maka dari itu mereka memilih mendaftar hanya dengan dukungan Demokrat dan PAN.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, membantah bahwa polemik ini akan memengaruhi hubungan Demokrat dan PDIP. Di Pilkada 2020, kata dia, koalisi kedua partai tetap berjalan lancar.

"Lebih dari 40 daerah Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP yang menempatkan kader PD dan PDIP sebagai 01 maupun 02 tetap berjalan lancar," kata Kamhar, Ahad, 6 September 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

2 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

3 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

4 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

5 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

6 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

8 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

10 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

13 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup