Pengembalian Rekomendasi Mulyadi Dinilai Panaskan Hubungan PDIP-Demokrat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Foto: Istimewa.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pengembalian rekomendasi Mulyadi-Ali Mukhni di Pilkada 2020 Sumatera Barat akan memanaskan hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Adi mengatakan tindakan itu menyinggung marwah PDIP sebagai partai penguasa.

    Apalagi, kata dia, jika benar pengembalian rekomendasi itu atas bisikan seorang elite Demokrat. "Ini akan mengeraskan Demokrat dan PDIP, sedangkan kita tahu keduanya sukar untuk disatukan," kata Adi kepada Tempo, Ahad, 6 September 2020.

    Seorang politikus Demokrat, Cipta Panca Laksana, memang diketahui menyarankan agar Mulyadi mengembalikan rekomendasi ke PDIP. Panca secara terbuka menyampaikan hal itu melalui akun Twitternya, @panca66.

    Pengembalian rekomendasi partai berlogo banteng ini juga buntut pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan pasangan calon kepala daerah dari PDIP pada 2 September 2020. Ketika itu, Puan melontarkan harapan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila.

    Menurut Adi Prayitno, Mulyadi-Ali Mukhni tak ingin memiliki beban elektoral sehingga mereka memilih mengembalikan rekomendasi ke PDIP. Adi menduga kejadian ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Biasanya, para calon berebut dukungan dari partai-partai.

    "Suka tidak suka PDIP pasti merasa dipermalukan dengan pengembalian rekom. Ini akan panas untuk beberapa bulan ke depan," kata dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

    Menurut Adi Prayitno, Mulyadi-Ali Mukhni tak ingin ada celah yang bisa merugikan mereka di Pilkada 2020 ini. Mereka tak ingin menjadi sasaran kemarahan masyarakat Sumbar yang tengah menyoroti pernyataan Puan Maharani. Selain itu, dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional pun sudah mencukupi syarat minimal bagi mereka untuk bisa maju.

    Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan dukungan PDIP lantaran pernyataan Puan Maharani menuai polemik. Ali Mukhni mengaku mendapat masukan dari para tokoh Minangkabau yang kecewa atas pernyataan Puan. Maka dari itu mereka memilih mendaftar hanya dengan dukungan Demokrat dan PAN.

    Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, membantah bahwa polemik ini akan memengaruhi hubungan Demokrat dan PDIP. Di Pilkada 2020, kata dia, koalisi kedua partai tetap berjalan lancar.

    "Lebih dari 40 daerah Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP yang menempatkan kader PD dan PDIP sebagai 01 maupun 02 tetap berjalan lancar," kata Kamhar, Ahad, 6 September 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.