KPU Kota Semarang Minta Peserta Pilkada 2020 Kampanye Kreatif

Reporter

Editor

Amirullah

Pasangan bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengayuh sepeda ontel menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. Gibran bersama Teguh Prakosa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada 2020. TEMPO/Bram Selo

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang meminta kontestan Pilkada 2020 berkampanye secara kreatif. Mereka dilarang menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sehingga melanggar protokol kesehatan.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menyebutkan larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020. "Pilkada bisa berjalan, adaptasi baru tetap diterapkan," ujarnya pada Ahad, 6 September 2020. 

Dalam peraturan itu, setiap pertemuan terbatas maksimal diikuti 50 peserta, serta menerapkan jarak minimal satu meter. Adapun kampanye terbuka hanya boleh diikuti 100 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Guna menyiasati pembatasan tersebut, peserta Pilkada dan tim kampanye dapat memanfaatkan media daring. "Partai politik dan tim kampanye pasangan calon sebisa mungkin mengupayakan metode kampanye yang lebih kreatif," tutur Henry.

Namun, Henry tak menyebut sanksi apa yang bakal diberikan pagi pelanggar peraturan tersebut. Menurutnya, KPU hanya bertugas mensosialisasikan perturan yang baru diteken sepekan lalu itu. "Itu ranahnya di kawan Bawaslu," katanya.

Masa kampanye Pilkada tahun ini akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Dia mengatakan akan mengumpulkan partai politik untuk mensosialosasikan mekanisme dan peraturan kampanye di tengah pandemi pekan depan. 

Hari ini merupakan batas akhir pendaftaran bakal calon pasangan peserta Pilkada Kota Semarang. Namun, baru satu pasangan yang mendaftar yaitu Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. Mereka adalah calon inkumben Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang didukung seluruh partai, baik di dalam maupun luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Henry menyebut, jika sampai pukul 23.59 tak ada pasangan lain yang mendaftar, waktu pendaftaran akan diperpanjang enam hari kedepan. Enam hari itu meliputi sosialisasi dan pembukaan pendaftaran tahan kedua. "Sementara ini baru satu pasangan," ucapnya.

JAMAL A. NASHR






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

6 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

10 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

12 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

14 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

15 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

16 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

18 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

18 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

19 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?