Kemendagri Usul Calon Kepala Daerah Tak Taat Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020, Kamis (3/9/2020).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020, Kamis (3/9/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengusulkan agar bakal calon kepala daerah yang tidak taat protokol kesehatan didiskualifikasi.

    "Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bakal pasangan calon yang tak peduli protokol kesehatan Covid-19," kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 6 September 2020.

    Bahtiar menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 selama dua hari terakhir ini. Padahal, kata dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengimbau agar pendaftaran cukup dihadiri perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja.

    "Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar," ujarnya.

    Menurut Bahtiar, dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan. Yaitu pendaftaran hanya dihadiri ketua, sekretaris parpol pengusung atau bakal pasangan calon perseorangan.

    Sejumlah bakal pasangan calon kepala daerah dikabarkan mengadakan arak-arakan saat pendaftaran ke KPU. Salah satunya adalah calon Bupati Karawang inkumben, Cellica Nurrachadiana dan pasangannya, Aep Syaepuloh.

    Sabtu kemarin, Tito melayangkan surat teguran untuk Cellica. Tito meminta Gubernur Jawa Barat memberikan sanksi teguran tertulis kepada Cellica. Adapun Tito tidak bisa menegur bakal calon kepala daerah yang bukan inkumben karena tak ada dasar hukumnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.