Kemendagri Minta Aparat Tertibkan Massa saat Pendaftaran Pilkada 2020

Reporter

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) dan Teguh Prakosa (kelima kanan) menaiki sepeda ontel menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Solo sebagai pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada 2020 mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar meminta aparat penegak hukum menertibkan kerumunan massa saat pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020.

"Menteri Dalam Negeri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah untuk Pilkada 2020 cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Akan tetapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar," kata Bahtiar, Ahad, 6 September 2020. 

Bahtiar menyayangkan adanya kerumunan pada saat pendaftaran peserta Pilkada 2020 selama dua hari terakhir ini. Padahal, peraturannya sudah jelas bahwa pelanggar protokol Covid-19 harus mendapat sanksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Peraturannya sudah jelas. Jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," ujar Bahtiar.

Ia mendukung sepenuhnya sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa. "Dalam PKPU Nomor. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan,” tuturnya. 

Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, pendaftaran bakal calon kepala daerah hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau perseorangan. Lebih lanjut, Dirjen Politik dan PUM ini memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk menertibkan kerumunan massa.

Ia mengimbau agar seluruh parpol pengusung bakal pasangan calon selalu patuh pada protokol kesehatan. “Mohon kepada pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perseorangan,” ujarnya.

Kemendagri meminta rekan media dan masyarakat khususnya pemilih pada 270 daerah yang melangsungkan Pilkada agar lebih kritis kepada paslon yang tak menghiraukan protokol Covid-19. "Keselamatan warga negara di atas segalanya. Mari kita bersatu dan saling mengingatkan pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020," kata dia.






Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

25 menit lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

10 jam lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

10 jam lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

16 jam lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

19 jam lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.


Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

1 hari lalu

Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

Covid-19 dan flu memiliki gejala yang serupa, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Perlu memperhatikan perbedaannya.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

1 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

1 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

1 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini