Maju Pilkada 2020, Wali Kota Batam dan Wakilnya akan Cuti Bersamaan

Reporter

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Kepulauan Riau inkumben, yaitu Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad telah resmi mendaftar sebagai peserta pilkada 2020. Karena itu, keduanya pun mengajukan cuti untuk mengikuti serangkaian proses pilkada mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

"Cuti tanggal 26 September," kata Muhammad Rudi usai mendaftar KPU Batam, Jumat malam, 4 September 2020.

Pengajuan cuti bagi kepala daerah inkumben sesuai dengan syarat untuk mengikuti pilkada. Aturan tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur atau wakil, bupati atau wakil, dan wali kota atau wakil.

Rudi mengatakan dirinya baru mengajukan cuti sebagai wali kota. Sedangkan untuk jabatan Kepala BP Kawasan Batam, masih menunggu aturan lanjutan dari KPU RI. "Untuk BP Batam masih nunggu keputusan KPU pusat. Karena Batam khusus, di republik ini hanya ada di Batam saja," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyampaikan masih menggodok pejabat yang pas untuk mengisi posisi Pjs Wali Kota Batam, selama Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad cuti pilkada.

Pasangan inkumben ini akan berhadapan dengan paslon wali kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid yang didukung PDIP, Gerindra dan PKB. Rudi dan Amsakar didukung oleh NasDem, Golkar, PKS, PAN, Hanura, PPP dan PSI.






Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

1 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Kunjungan Turis Asing ke Batam Belum Signifikan, Pemda Minta Bantuan Pusat

2 hari lalu

Kunjungan Turis Asing ke Batam Belum Signifikan, Pemda Minta Bantuan Pusat

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam mengalami kenaikan namun belum signifikan.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

7 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Pelat Nomor Hijau Berlaku di Batam, Buat Kendaraan Apa?

7 hari lalu

Pelat Nomor Hijau Berlaku di Batam, Buat Kendaraan Apa?

Selain pelat putih, Polda Kepulauan Riau juga memberlakukan pelat nomor dengan warna dasar hijau tulisan hitam.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

7 hari lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

8 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Uji Coba Tilang Elektronik di Batam, 66 Ribu Pelanggaran Tertangkap Kamera ETLE

9 hari lalu

Uji Coba Tilang Elektronik di Batam, 66 Ribu Pelanggaran Tertangkap Kamera ETLE

Polda Kepulauan Riau telah melakukan uji coba tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Batam selama lima hari.


Sensasi Mengitari Jembatan Barelang di Atas Kapal Pancung

9 hari lalu

Sensasi Mengitari Jembatan Barelang di Atas Kapal Pancung

Belakangan atraksi berkeliling menggunakan kapal di Jembatan Barelang mulai banyak dinikmati wisatawan.


Bea Cukai Batam Tangkap Kapal Tanker Diduga Selundupkan 600.000 Liter Solar

9 hari lalu

Bea Cukai Batam Tangkap Kapal Tanker Diduga Selundupkan 600.000 Liter Solar

Bea Cukai Batam mengamankan satu unit Kapal Tanker MT Zakira diduga menyeludupkan 600.000 liter minyak solar High Speed Diesel (HSD).


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

13 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.