TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 mengeluarkan catatan enam bulan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pada catatan pertama, Koalisi menyatakan jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Pernyataan ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh tim relawan Lapor Covid-19 sejak Mei 2020 dari 514 kabupaten/kota.
"Berkisar antara lebih dari 2,5-4,2 kali lipat dari angka kematian terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR," ujar inisiator Lapor Covid-19, Irma Hidayanam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 September 2020.
Selanjutnya, Koalisi menyatakan pemerintah belum membuka data statistik Covid-19 secara transparan kepada publik, di antaranya terkait jumlah tes berbasis PCR di tiap kabupaten/kota.
Irma berujar, zonasi wilayah hendaknya dibangun dari jumlah pemeriksaan yang memadai. Kriteria zona hijau atau zona tidak terdampak tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, kata dia, perlu dievaluasi.
"Karena dapat memberikan rasa nyaman ‘semu’ dan menurunkan kewaspadaan masyarakat," kata Irma.
Catatan ketiga berkaitan dengan pembukaan sekolah dan sejumlah kegiatan ekonomi di tengah meningkatnya positivity rate dan penambahan kasus harian yang mencapai ribuan orang. Langkah ini dianggap berisiko memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan.
"Laporcovid-19.org menerima banyak laporan dari guru-guru dan orang tua terhadap risiko penularan di sekolah ini. Bahkan, banyak sekolah yang telah menjadi kluster baru, termasuk pondok pesantren," kata Irma.
Catatan keempat, laporan yang diterima oleh Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menunjukkan banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, dengan membuat kerumunan, tidak menjaga jarak aman dan abai memakai masker. Laporan keramaian menjadi laporan terbanyak yang kami dapatkan.
Menurut Irma, data itu sesuai dengan survei persepsi risiko yang dilakukan Laporcovid-19 bersama NTU di Jakarta dan Surabaya. Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat belum siap memasuki normal baru. "Di antaranya karena belum taat protokol kesehatan."
Catatan berikutnya, Koalisi banyak menerima laporan adanya kluster perkantoran. Tapi, ada kecenderungan fenomena ini ditutupi oleh pengelola perkantoran atau gedung. Menurut Irma, tidak transparannya informasi terkait masalah ini menyebabkan kekhawatiran dari para pekerja, karena bisa meningkatkan risiko penularan.
Di catatan terakhir, Lapor Covid-19 menyatakan turut melakukan pemantauan kematian tenaga kesehatan yang terus meningkat. Tak hanya menghadapi risiko penularan yang tinggi, Koalisi juga menerima laporan maraknya stigmatisasi yang dialami tenaga kesehatan.
Irma mengatakan, survei terkait stigmatisasi terhadap penyintas Covid-19, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya mengalami stigma. "Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran," ujar Irma.
M YUSUF MANURUNG