Mahfud Md Jelaskan soal Ucapan Malaikat Jadi Iblis Jika Masuk Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kembali bicara soal malaikat bisa jadi iblis jika masuk di sistem pemerintahan Indonesia. Ia menilai pernyataanya saat 2012 itu kini kembali diviralkan untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Mahfud menuturkan, ia mengatakan hal itu pertama kali pada 2012 saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ungkapan itu ia sampaikan dalam rangka mengevaluasi Pilkada 2012 bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri.

    "Itu pidato saya dalam konteks pilkada langsung pada waktu itu. Lalu sekarang itu diviralkan seakan-akan pemerintah yang sekarang itu iblis, terserah saja. Tapi itu saya katakan di tahun 2012 dan itu ada jejak digitalnya, di mana saya katakan itu dan kapan, ada," katanya saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu, 5 September 2020.

    Mahfud menuturkan saat itu sistem pilkada langsung dikritik karena ditemukan banyak praktik politik uang. Seorang calon kepala daerah sampai mengeluarkan uang hingga ratusan miliar untuk bisa memenangkan kontestasi. Sementara gaji seorang kepala daerah hanya berkisar Rp 6-7 juta.

    "Jadi kalau sistemnya seperti ini, saya bilang, malaikat pun akan jadi iblis. Malaikat pun jadi kepala daerah bisa jadi iblis karena modalnya besar, money politic-nya luar biasa," tuturnya.

    Usai mengevaluasi, menurut Mahfud, saat itu pemerintah sudah sepakat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Namun pergolakan politik di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan polarisasi imbas pilpres 2014 membuat rencana mengembalikan pilkada ke DPRD dibatalkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Seragam Baru Satpam Mirip Polisi dalam 4 Hal Baru Terkait Pam Swakarsa

    Kapolri Jenderal Idham Azis meneken peraturan tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Dalam aturan itu, seragam baru satpam jadi mirip polisi.