Mahfud Md Sebut Politik Uang Tak Bisa Dihindari dalam Pilkada

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan politik uang tidak bisa dihindari dalam pilkada langsung maupun tidak langsung. Yang membedakan, kata dia, hanya metodenya penyalurannya saja.

"Kalau pemilihan langsung money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan kita bayar ke partai, selesai," katanya saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu, 5 September 2020.

Mahfud bercerita saat masih menjabat Ketua MK, berkaca pada Pilkada 2012, ia mengatakan malaikat bisa menjadi iblis jika masuk ke dalam pemerintahan kalau sistemnya seperti saat itu. Ia pun mengusulkan jika sistem pilkada diubah. Pemerintahan saat itu, kata dia, sudah sepakat mengembalikan pilkada ke DPRD

"Karena malaikat kalau jadi kepala daerah bisa jadi iblis. Karena modalnya besar, politik uangnya luar biasa. Gaji kepala daerah Rp 6-7 juta, biayanya puluhan miliar bahkan ratusan miliar," tuturnya.

Namun, Mahfud menjelaskan Pilkada langsung saat ini sudah melewati proses evaluasi yang panas. Mulai dari usulan agar dikembalikan ke DPRD hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatalkan UU Pilkada pada 2014. Evaluasi pilkada langsung ini pun tak lepas dari polarisasi masyarakat imbas pemilihan presiden 2014.

Mahfud meminta semua pihak agar memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya. "Karena kita tak bisa lagi memutar jarum sejarah. Karena perdebatan sudah selesai," tuturnya.

Menurut Mahfud, pilkada langsung juga memiliki sisi positif. Misalnya tidak ada lagi koalisi partai politik yang linear dari pusat ke daerah.

"Terlebih enggak ada lagi pengelompokan ideologis. Sekarang bercampur yang penting menang. Ini bagus bagi ideologi kita," ujar dia.






Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

23 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

2 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

3 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.