Ketua Bawaslu Sebut 4 Elemen Pokok Kunci Sukses Pilkada 2020

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan ada empat elemen pokok yang menjadi kunci suksesnya Pilkada 2020. "Empat elemen ini punya peran besar menyukseskan pilkada yang luber, jurdil, dan sehat," kata Abhan dalam video konferensi bersama Kemendagri dan KPU, Jumat, 4 September 2020.

Elemen pertama adalah pemerintah daerah. Abhan mengatakan, pemda punya kontribusi besar menyukseskan pilkada. Misalnya, Satpol PP berperan dalam melaksanakan dan mengawal regulasi protokol kesehatan. "Kalau melihat regulasi Peraturan KPU dan UU lain, ada peran besar dari Satpol PP dan Satlinmas (satuan perlindungan masyarakat) dalam menegakkan aturan protokol kesehatan," kata dia.

Elemen kedua adalah penyelenggara pilkada. Menurut Abhan, penyelenggara harus dapat memberikan contoh. Penyelenggara haru menjaga integritasnya dalam bertindak adil dan obyektif dalam melaksanakan tahapan pilkada.

Elemen ketiga adalah peserta pilkada. Abhan berharap, peserta maupun partai politik pendukung pasangan calon dan tim kampanye taat dan patuh pada regulasi pilkada. Selain itu, mereka juga diminta patuh pada regulasi lain terkait tahapan pelaksanaan. "Kita berharap peserta taat aturan mengenai protokol kesehatan," ujarnya.

Elemen keempat adalah masyarakat. Abhan meminta masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada dan mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, mematuhi aturan di PKPU terkait pertemuan terbatas dalam kampanye dibatasi 50 orang, selebihnya hadir melalui virtual. Kemudian dalam pertemuan umum dibatasi 100 orang.

"Ini dibutuhkan komitmen masyarakat agar mematuhi aturan itu. Kemudian tidak melanggar aturan seperti situasi normal berbondong-bondong di area kampanye rapat umum," ujar Abhan.






Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

4 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

8 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

8 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

8 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

9 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

10 hari lalu

Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan pengawasan tempat usaha hiburan tidak berizin dengan menggelar patroli keliling di lokasi prostitusi.


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

11 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

11 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

12 hari lalu

Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

Pemprov DKI memindahkan PKL yang biasa berdagang di Kota Tua ke lokasi binaan di Taman Kota Intan


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

13 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)