Mendagri Tito Minta APIP Utamakan Pencegahan daripada Penindakan

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2020. Gerakan 2 Juta Masker merupakan sebuah gerakan agar semakin banyak warga yang menggunakan masker untuk menghindari paparan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instrumen pertama Pemerintah yang  melakukan deteksi dini agar jangan terjadi penyimpangan anggaran atau keuangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, kata Tito, temuan-temuan tersebut masih memiliki kesempatan untuk dibahas faktor penyebabnya agar terjadi langkah-langkah perbaikan secepatnya. Dia meminta, temuan pada  tahap pencegahan lebih kondusif untuk diutamakan daripada langkah penindakan.

"Kita harus berterimakasih kepada APIP karena temuan yang ada tentu masih bisa diperbaiki, maka kami berharap APIP dapat menjadi mitra yang baik dan diperhatikan perannya. Jangan sampai yang menemukan temuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Tito dikutip dari keterangannya, Kamis, 3 September 2020.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti praja, Kemendagri, Kamis, 3 September 2020

Untuk itu, APIP yang beranggotakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota, harus dapat saling bersinergi dengan mengutamakan pencegahan sebelum penindakan.

Pada kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi BPKP yang telah membuat nota kesepahaman, terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Dia berharap sinergi ini berdampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini kita ingin sinergi antara BPKP dan jajaran Inspektorat Kemendagri, khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih kuat," ujarnya.






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


BPKP Akan Audit BLT Kompensasi Kenaikan BBM

3 hari lalu

BPKP Akan Audit BLT Kompensasi Kenaikan BBM

BPKP menyatakan tengah mempersiapkan jajaran auditornya, untuk mengawasi program bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

4 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

5 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

6 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

7 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

9 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

10 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN