Polri Rampungkan Berkas Perkara Tahap I Kasus Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). ANTARA/Adam Bariq

    Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). ANTARA/Adam Bariq

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri telah menyelesaikan berkas perkara tahap I tersangka Djoko Tjandra, baik di kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice maupun di kasus penerbitan surat jalan palsu.

    "Untuk berkas red notice, tinggal tanda tangan surat pengantar oleh Brigadir Jenderal Djoko Purwanto (Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal). Namun, kebetulan beliau hari ini ada tugas di luar kota," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setyono saat dihubungi pada Kamis, 3 September 2020.

    Adapun untuk waktu pelimpahannya, Awi belum dapat memastikan apakan akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

    Sedangkan untuk kasus surat jalan palsu, kata Awi, hanya tinggal menunggu berkas perkara selesai dijilid. "Lalu dibuatkan surat pengantar untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum," ucap dia.

    Sebagaimana diketahui, pelarian Djoko Tjandra sebelum tertangkap melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat tinggi di institusi Polri. Dalam kasus surat jalan palsu, penyidik sudah menetapkan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra sebagai tersangka.

    Sedangkan di kasus red notice, penyidik menetapkan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaprte sebagai tersangka penerima suap. Sementara Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka pemberi suap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.