Mahfud Md: KPK Tak Harus Ambil Kasus Jaksa Pinangki, Bisa Supervisi Kejagung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, KPK bisa mengambil alih kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki jika memenuhi persyaratan. Yaitu, kata dia, mengacu pada pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih kasus dari Kejaksaan Agung dan Polri jika memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

    "Jadi, bisa saja itu terjadi kalau memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU, tapi dalam prakteknya pengambil alihan tidak selalu dilakukan. Bisa saja memberikan pandangan dan juga diundang hadir untuk sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu, 2 September 2020.

    Mahfud mengatakan, hal tersebut telah dicontohkan oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit yang menggandeng KPK dalam gelar perkara kasus Djoko Tjandra

    Ia mengatakan Kejaksaan Agung pun mempersilakan KPK mensupervisi perkara ini. "KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani. Nah di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” ujar Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?