AJI Surabaya Kecam Jaksa yang Sita Ponsel Jurnalis Tempo

Reporter

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Untuk Keadilan meletakkan kartu tanda pers saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Jumat 25 Januari 2019. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa karena menjadi kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya mengecam sikap salah seorang jaksa yang menyita ponsel Kukuh S. Wibowo, jurnalis Tempo dalam forum rapat antara Komisi III DPR RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dan Bea Cukai di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu, 2 September 2020.

"Kami mengecam penyitaan ini. Selain menghambat kerja-kerja jurnalistik, penyitaan ini melanggar aturan hukum karena masuk kategori perampasan barang secara tidak berhak dan bentuk kesewenang-wenangan," ujar Ketua AJI Surabaya Miftah Faridl lewat keterangan tertulis, Rabu, 2 September 2020.

Forum yang dihadiri 12 anggota Komisi III DPR tersebut digelar untuk menindaklanjuti berita di Majalah Tempo pekan ini soal dugaan penyelundupan 17 kontainer tekstil dari Cina yang disebut ada campur tangan sejumlah anggota DPR RI. Kukuh datang setelah ditugasi Tempo untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.

Menurut laporan yang diterima Miftah, Kukuh sempat menolak penyitaan ponsel tersebut karena undangan lain yang hadir bebas membawa dan menggunakan ponsel. Namun, pada akhirnya Kukuh tak kuasa menolak lagi karena berada di tengah forum.

Kukuh sempat menonaktifkan ponselnya. Kurang lebih 3 jam ponsel itu dibawa jaksa tersebut. Kukuh mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan jaksa tersebut selama ponselnya dibawa. "Ada indikasi upaya mengakses ponsel milik Kukuh secara ilegal karena sejumlah fitur berubah saat ponsel dikembalikan," ujar Miftah.

AJI Surabaya menilai perbuatan jaksa ini menghalangi kerja-kerja jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Atas apa yang dilakukan, Jaksa tersebut bisa dikenakan Pasal 18 ayat 1 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

AJI Surabaya menuntut Kejaksaan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan terhadap Kukuh dan memberi sanksi kepada jaksa yang menyita ponsel Kukuh. "Kami juga meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku karena ada dugaan ponsel milik Kukuh diakses secara ilegal," ujar Miftah.

DEWI NURITA






Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Profil Sudrajad Dimyati yang Dijadikan Tersangka oleh KPK, Sempat Terkenal Karena Skandal Suap Toilet DPR

2 hari lalu

Profil Sudrajad Dimyati yang Dijadikan Tersangka oleh KPK, Sempat Terkenal Karena Skandal Suap Toilet DPR

Sudrajad Dimyati sempat gagal menjadi Hakim Agung pada 2013. Dia terkenal karena skandal suap toilet DPR.


Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

2 hari lalu

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

3 hari lalu

Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

Kejati Papua Barat menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat.


Tarik Wisatawan ke Kota Pahlawan, Akan Hadir Konsep Wisata Perjuangan Surabaya

4 hari lalu

Tarik Wisatawan ke Kota Pahlawan, Akan Hadir Konsep Wisata Perjuangan Surabaya

Konsep Wisata Perjuangan Surabaya itu akan dibuat karena Surabaya memiliki beragam destinasi wisata sejarah.


Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

5 hari lalu

Politikus PDIP Bandingkan Kota Depok dengan Banyuwangi, Surabaya dan Semarang

Politikus PDIP mempertanyakan mengapa Depok yang mengusung tema Green and Smart City, tidak dapat penghargaan dari UI GreenCityMetric 2022.


Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

6 hari lalu

Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini untuk mencegah para remaja melakukan pelanggaran hukum.


Tempat Penampungan Air di Surabaya Jadi Tujuan Wisata Masyarakat

6 hari lalu

Tempat Penampungan Air di Surabaya Jadi Tujuan Wisata Masyarakat

Bozem Tubanan di Surabaya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata.


Cak Sapari Meninggal, Cak Kartolo Kehilangan Teman Duet di Ludruk Jula Juli Goyonan

9 hari lalu

Cak Sapari Meninggal, Cak Kartolo Kehilangan Teman Duet di Ludruk Jula Juli Goyonan

Legenda ludruk Indonesia asal Surabaya sekaligus rekan duet Kartolo Cs, Cak Sapari, meninggal di usia 74 tahun.


PKKMB Politeknik Tempo, Dirut Tempo: Media Tidak Netral, tapi Objektif dan Independen

10 hari lalu

PKKMB Politeknik Tempo, Dirut Tempo: Media Tidak Netral, tapi Objektif dan Independen

Dirut Tempo Inti Media Arif Zulkifli berbagi pengalaman dengan para mahasiswa baru Politeknik Tempo Angkatan 2022/2023 pada PKKMB hari keempat.