TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terorisme akan dibina terlebih dulu.
"Kami sepakat, Menteri Agama, BNPT, Pak Bima (Kepala BKN) kalau ASN yang terpapar kita bina dan nonjob-kan," kata Tjahjo dalam webinar, Rabu, 2 September 2020.
Tjahjo menuturkan jika ASN yang terpapar paham radikalisme sudah tidak bisa dibina, Kemenpan-RB akan menjatuhkan sanksi.
Menurut Tjahjo Kumolo, isu-isu di bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN cenderung semakin meningkat.
"Kalau sampai ada ASN yang ingin mengubah Pancasila, membangun gerakan lewat media sosial ini hal membahayakan," ujarnya.
ASN, kata Tjahjo, harus berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ia mengaku selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh kementerian dan lembaga, untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme dan terorisme.
Baca juga: Kemenpan-RB Jelaskan Alasan PNS Tak Boleh Poliandri
FRISKI RIANA
