TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan alasan keberadaan buzzer atau pendengung berbahaya bagi demokrasi. "Suara rakyat akan hilang atau sayup-sayup," kata Asfinawati dalam diskusi ILUNI UI, Rabu, 2 September 2020.
Asfinawati menjelaskan, buzzer ditopang alat-alat atau mesin bot. Sehingga, mereka bisa mengoperasikan belasan akun seakan-akan itu adalah suara orang. "Padahal bukan. Kalau demokrasi suara rakyat, presiden dipilih rakyat. Bot bukan orang. Dia enggak mungkin jadi suara rakyat," katanya.
Menurut Asfinawati, akan lebih rumit jika uang pajak rakyat masuk ke pemerintah dan digunakan untuk membayar influencer dan perusahaan yang menggalang buzzer, terutama penggunaan bot. Hal itu akan membuat tidak ada ruang dialog pemerintah atau negara dengan rakyat. "Karena suara rakyat tenggelam."
Dalam kondisi lebih ekstrem, kata Asfinawati, dampaknya bisa menjadi tirani mayoritas atau demokrasi kerumunan. Yaitu kebijakan publik akan ditentukan berdasarkan kerumunan atau suara orang yang banyak. "Yang bising itu yang didengar atau yang menang," katanya.
Menurut Asfinawati, dalam cara kerjanya, buzzer yang memakai bot memanipulasi fakta dan melakukan hate spin (hasutan kebencian). Misalnya, LBH yang selalu distigma komunis atau liberal. Kemudian menyerang personal atau menghancurkan pembawa pesan dengan stigmatisasi, sehingga menimbulkan polarisasi.
Sebelum polarisasi, Asfinawati menuturkan ada pembiasan dan menghilangkan persoalan inti. "Kita tidak lagi membicarakan hal yang penting. Karena orang yang membawa itu sudah dihancurkan," kata dia.
Ia melanjutkan, "Ini dampak kepada demokrasi lebih serius dari yang kita pikirkan dengan orang-orang yang mengatakan 'enggak masalah ada buzzer, pembayaran terhadap influencer'."
FRISKI RIANA
