Kejaksaan Agung Usul 4 Poin Demi Perkuat UU Kejaksaan

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menyampaikan empat poin usulan terbaru mengenai Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Hal itu ditujukan untuk lebih menguatkan UU Kejaksaan.

Pertama, lanjutnya, mengenai penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya sesuai standar profesi jaksa dalam United Nation Guidlines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor (IAP).

“Mengingat Indonesia telah menjadi anggota IAP sejak 2006,” ucap dia dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR pada Rabu, 2 September 2020.

Sebelumnya, telah disampaikan 8 poin masukan untuk RUU Perubahan UU kejaksaan. Yaitu, kewenangan penyidikan tertentu selain tipikor, intelijen penegakan hukum, kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia, lalu pengaturan Advocaat Generaal.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia, kerja sama dengan lembaga hukum dari negara lain, pertimbangan dalam ada atau tidaknya pelanggaran hukum dan tanda kehormatan, serta kewenangan dalam keadaan darurat.

Adapun usulan yang kedua dari kejaksaan agung, terangnya, terkait pengaturan penyelenggaran kesehatan yustisial kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi kejaksaan.

Ketiga, lanjut Setia, ialah  penguatan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam konteks pengelolaan aset yg bersifat end to end, dimana jaksa memiliki otoritas terhadap aset yang disita sejak tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi. “Sehingga posisi jaksa perlu diperkuat selaku satu-satunya eksekutor dan pelaksana keputusan pidana,” kata dia.

Usulan terakhir yang disampaikan Setia adalah pengaturan kewenangan penyadapan pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi serta pencarian buron dan aset.

Karena itu, Kejaksaan Agung meminta dirumuskan pasal yang mengatur terkait dengan penegasan kewenangan penyadapan oleh jaksa sebagai pengedali perkara atau dominus litis yang bertujuan untuk menguatkan kejaksaan.

“Karena pada dasarnya, kewenangan penyadapan oleh kejaksaan agung telah diatur secara implisit dalam (beberapa) peraturan perundang-undangan,” ucap Setia.

MUHAMMAD BAQIR






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

9 menit lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

51 menit lalu

Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

Susi Pudjiastuti diperiksa di Kejaksaan Agung hari ini terkait kasus impor garam. Ia diperiksa sebagi saksi untuk mengumpulkan barang bukti.


Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti Diperiksa di Kejaksaan Agung

4 jam lalu

Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti Diperiksa di Kejaksaan Agung

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri, Jumat, 7 Oktober 2022.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Pengacara Keluarga Brigadir J Sebut Ucapan Maaf Ferdy Sambo Tak Tulus

1 hari lalu

Pengacara Keluarga Brigadir J Sebut Ucapan Maaf Ferdy Sambo Tak Tulus

Pengacara keluarga Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak menyebut permintaan maaf Ferdy Sambo tidak tulus karena masih menyebut istrinya tak bersalah.


Kejaksaan Agung Periksa Rutin Kesehatan Putri Candrawathi Selama Ditahan

1 hari lalu

Kejaksaan Agung Periksa Rutin Kesehatan Putri Candrawathi Selama Ditahan

Sebelum menjadi tahanan Jaksa Penuntut Umum, Putri Candrawathi dalam kondisi sehat hingga saat ini.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.