Kasus Jaksa Pinangki, KPK Minta Kejaksaan Agung Telisik Peran Pihak Lain

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram

    Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kejaksaan Agung transparan dan objektif dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK meminta Kejaksaan Agung menelisik pihak-piihak yang diduga membantu Pinangki.

    “Kembangkan jika ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain, karena bagaimanapun publik akan memberikan penilaian hasil kerjanya,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 2 September 2020.

    Soal wacana mengambil alih kasus itu dari Kejaksaan, Ali mengatakan hal itu harus sesuai dengan Undang-Undang KPK. Dia mengatakan KPK akan mengambil alih, jika salah satu syarat dalam Pasal 10 A UU KPK sudah terpenuhi.

    “KPK akan ambil alih jika ada salah satu syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 A terpenuhi,” kata Ali.

    Dalam Pasal 10 A disebutkan KPK dapat mengambil alih penanganan suatu kasus korupsi dengan alasan, laporan korupsi dari masyarakat tidak ditindaklanjuti; proses penanganan perkara tidak diselesaikan atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan perkara ditujukan untuk melindungi pelaku sebenarnya; penanganan perkara mengandung unsur tindak pidana korupsi; adanya campur tangan kekuasaan hingga menghambat penanganan kasus; dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kejaksaan atau kepolisian penanganan tindak pidana korupsi sulit dilakukan secara baik.

    Sebelumnya, Komisi Kejaksaan menduga Jaksa Pinangki tidak bekerja sendiri dalam membantu Djoko Tjandra lolos dari hukuman. Komisi Kejaksaan menduga ada peran pihak yang lebih kuat, mengingat jabatan Pinangki di Kejaksaan yang tidak memiliki kewenangan besar. Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan sebelum dicopot.

    Nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terseret dalam perkara ini. Majalah Tempo edisi 22 Agustus 2020 menuliskan bahwa Sanitiar Burhanuddin diduga mengetahui pertemuan antara Pinangki dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Dua sumber Tempo menyebut bahwa Pinangki mengaku sempat menggelar video call dengan Burhanuddin setelah Pinangki bertemu dengan Djoko.

    ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.