Inilah Pasal-pasal yang Mengatur Hak Pemilik di RUU Perlindungan Data Pribadi

Reporter

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat menjadi narasumber padadiskusi semipanel bertajuk "Spotlight On Indonesia Unicorns And Digital Economy Advancement: The BigPicture" di Davos pada Rabu, 22 Januari 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Hak-hak pemilik data pribadi oleh Warga Negara diatur dalam Bab III Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan bahwa insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin merupakan alasan membentuk suatu regulasi terkait perlindungan data pribadi.

"Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," ungkap Johnny G. Plate saat rapat kerja Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2020.

Adapun jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) RUU PDP disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi
seseorang.

Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Ahmad Rizki Sadig mengatakan bahwa hak-hak pemilik data yang wajib diperhatikan masyarakat dalam RUU tersebut adalah hak memperoleh informasi (pasal 4), hak untuk mendapatkan akses (pasal 6), hak untuk memperbaiki (pasal 7), dan hak untuk menghapus data dan/atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data (pasal 8 dan 9).

Selanjutnya, hak untuk pembatasan proses data (pasal 12), hak untuk pemindahan data (pasal 14), hak untuk keberatan serta hak untuk profiling dan pembuatan keputusan secara otomatis (pasal 10).

Khusus hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dapat dikecualikan untuk:

a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
b. kepentingan proses penegakan hukum;
c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem
pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; atau
e. agregat data yang pemrosesan itu ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya, dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.






Serupa Tapi Tak Sama, Waspadai Link Palsu Dengan Tampilan BCA

2 hari lalu

Serupa Tapi Tak Sama, Waspadai Link Palsu Dengan Tampilan BCA

Akses BCA mobile menggunakan aplikasi resmi, bukan melalui link mencurigakan. Jangan sembarang klik link mencurigakan dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi perbankan.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

14 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

15 hari lalu

Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setelah disahkan DPR pada Selasa, 20 September 2022, berikut adalah empat poin penting dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).


Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

16 hari lalu

Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

Kebocoran data di salah satu forum online breached.to. dinilai bakal berdampak buruk pada reputasi organisasi yang mengelola data pribadi.


Ragu Data Pribadi Terlindungi UU PDP

16 hari lalu

Ragu Data Pribadi Terlindungi UU PDP

Pegiat demokrasi ragu UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP mampu mencegah kebocoran data pribadi.


Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

16 hari lalu

Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

Kasus kebocoran data oleh akun anonim Bjorka di salah satu forum online breached.to bukan satu-satunya ancaman siber yang menyerang Indonesia.


ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

16 hari lalu

ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

Setelah dinanti 2,5 tahun, kenapa masih ada keraguan UU PDP dapat menjawab berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia?


UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

17 hari lalu

UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.


Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

17 hari lalu

Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat.


Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya

17 hari lalu

Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya

Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan lembaga Perlindungan Data Pribadi, kini berada langsung di bawah lembaga presiden.