TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS Sukamta mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan bisnis vaksin Covid-19 dengan rakyat.
Menurut Sukamta, wacana pemerintah membagi dua skema pemberian vaksin yaitu ditanggung APBN melalui BPJS bagi yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri, hanya akan menimbulkan masalah baru.
"Alasan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran masuk akal, tetapi pemerintah dilarang membisniskan vaksin dan membiarkan vaksin liar di pasaran. Belajar dari pengalaman rapid test dan PCR yang batasan harganya tidak di atur oleh pemerintah membuat penyedia layanan bebas menentukan harga. Masyarakat kemudian jadi korban," kata Sukamta melalui keterangan tertulis pada 1 September 2020.
Baca juga : Dijadikan RS Darurat Covid-19, Kualitas Bangunan Wisma Atlet Dipertanyakan
Sukamta melihat, jika sejak awal pemerintah hanya akan mengalokasikan anggaran untuk rakyat kurang mampu. Ia memprediksi, pemerintah hanya perlu mengeluarkan anggaran sebesar Rp 55 triliun jika rencana tersebut terealisasi.
"Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan bagi lebih dari 180 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdiri dari kategori BPJS kelas 3 sebanyak 132,6 juta jiwa ditambah 44,5 juta jiwa yang belum terdaftar BPJS," ucap Sukamta.
Sukamta menjelaskan, berdasarkan kesepakatan pembelian bulk vaksin dengan Sinovac sebesar US$ 8, kemudian ditambahkan perkiraan biaya fill and packing sebesar US$2 maka harga per dosis vaksin sebesar US$10. Di mana, jika menggunakan perhitungan kurs Rp15.000,-/ dollar maka per vaksin dijual seharga Rp150.000,- sehingga dibutuhkan anggaran untuk 2 kali vaksin sebesar 53 trilliun.
Sedangkan bagi peserta BPJS kelas 1 dan 2 sebanyak 91,4 juta jiwa apabila membeli vaksin mandiri dari negara dengan harga per vaksin US$25 sesuai dengan info awal dari pemerintah maka diperoleh hasil penjualan vaksin mencapai Rp 68,5 trilliun.
"Perhitungan ini bisa membuat pemerintah mendapatkan untung besar dari bisnis jual beli vaksin," ucap Sukamta.
Sukamta pun mengingatkan pemerintah agar membuat regulasi yang jelas jika tetap ingin menggunakan skema menjual vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang mampu.
