PKS: Pemerintah Jangan Lakukan Bisnis Vaksin Covid-19 dengan Rakyat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi (kedua kanan) dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi (kanan) menunjukkan tanda suntik vaksin di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat 28 Agustus 2020. Ridwan Kamil mendapatkan penyuntikan pertama sebagai relawan pada uji klinis tahap III vaksin COVID-19 Sinovac. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS Sukamta mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan bisnis vaksin Covid-19 dengan rakyat.

Menurut Sukamta, wacana pemerintah membagi dua skema pemberian vaksin yaitu ditanggung APBN melalui BPJS bagi yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri, hanya akan menimbulkan masalah baru.

"Alasan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran masuk akal, tetapi pemerintah dilarang membisniskan vaksin dan membiarkan vaksin liar di pasaran. Belajar dari pengalaman rapid test dan PCR yang batasan harganya tidak di atur oleh pemerintah membuat penyedia layanan bebas menentukan harga. Masyarakat kemudian jadi korban," kata Sukamta melalui keterangan tertulis pada 1 September 2020.

Baca juga : Dijadikan RS Darurat Covid-19, Kualitas Bangunan Wisma Atlet Dipertanyakan 

Sukamta melihat, jika sejak awal pemerintah hanya akan mengalokasikan anggaran untuk rakyat kurang mampu. Ia memprediksi, pemerintah hanya perlu mengeluarkan anggaran sebesar Rp 55 triliun jika rencana tersebut terealisasi.

"Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan bagi lebih dari 180 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdiri dari kategori BPJS kelas 3 sebanyak 132,6 juta jiwa ditambah 44,5 juta jiwa yang belum terdaftar BPJS," ucap Sukamta.

Sukamta menjelaskan, berdasarkan kesepakatan pembelian bulk vaksin dengan Sinovac sebesar US$ 8, kemudian ditambahkan perkiraan biaya fill and packing sebesar US$2 maka harga per dosis vaksin sebesar US$10. Di mana, jika menggunakan perhitungan kurs Rp15.000,-/ dollar maka per vaksin dijual seharga Rp150.000,- sehingga dibutuhkan anggaran untuk 2 kali vaksin sebesar 53 trilliun.

Sedangkan bagi peserta BPJS kelas 1 dan 2 sebanyak 91,4 juta jiwa apabila membeli vaksin mandiri dari negara dengan harga per vaksin US$25 sesuai dengan info awal dari pemerintah maka diperoleh hasil penjualan vaksin mencapai Rp 68,5 trilliun.

"Perhitungan ini bisa membuat pemerintah mendapatkan untung besar dari bisnis jual beli vaksin," ucap Sukamta.

Sukamta pun mengingatkan pemerintah agar membuat regulasi yang jelas jika tetap ingin menggunakan skema menjual vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang mampu.






Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

11 jam lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

12 jam lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

13 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

14 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

14 jam lalu

Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

Turnamen golf Indonesian Masters 2022 akan diadakan 1-4 Desember 2022. Terakhir diadakan pada 2019.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

19 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

19 jam lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

20 jam lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

22 jam lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

23 jam lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.