Integrasi Data Kunci Kebijakan Komprehensif di Masa Pandemi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengembalian Keputusan Berbasis Data Dalam Pebanggulangan Covid-19.

    Pengembalian Keputusan Berbasis Data Dalam Pebanggulangan Covid-19.

    INFO NASIONAL-- Data merupakan elemen penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan selama pandemi Covid-19. Berbasis data, berbagai program bantuan dan stimulus kepada masyarakat dapat berlangsung.

    Kementerian Perencanaan Pembangunaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setelah mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menjalankan Satu Data Indonesia, berupaya membangun ekosistem data yang terintegrasi.

    Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi menjelaskan, integrasi telah dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

    “Kami mengintegrasikan data Bappenas, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta memverifikasinya dengan prioritas dan agenda penting sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” ujarnya dalam diskusi virtual KSIxChange ke-27  yang bertajuk “Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam Penanggulangan Covid-19” pada Kamis, 27 Agustus 2020.

    Pungky memberi contoh, data kemiskinan dirangkum dari berbagai sumber. Selain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Bappenas juga bekerja sama dengan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia melalui KOMPAK, misalnya.

    “Kami mengumpulkan data Susenas untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan menghasilkan kebijakan konteks lokal. Kami juga memiliki KRISNA (sistem perencanaan penganggaran), dan data monografi desa. Ini adalah platform data yang dibuat oleh desa untuk membangun mekanisme pembangunan desa,” kata Pungky memaparkan. Semua sumber data tersebut, ujarnya menambahkan, menjadi aset berharga untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi efek buruk pandemi pada masyarakat.

    Pulse Lab Jakarta, hasil kerja sama Indonesia dan PBB, mengakui pemerintah telah membangun sumber data cukup lama. “Menarik, Pemerintah Indonesia sejak 2012 telah memikirkan penggunaan sumber data baru untuk mendukung pembuatan kebijakan,” ujar pemimpin Pulse Lab, Petrarca Karetji.

    Artinya, dengan berbagai aset dan inovasi data saat ini, pengambil kebijakan dapat memperoleh informasi yang lebih baik atau masukan yang lebih baik dan tepat waktu.

    Namun, temuan Pulse Lab menunjukkan upaya pemerintah belum cukup. Masih diperlukan penguatan infrastruktur data yang mendasari ekosistem data, standar data dan interoperabilitas, serta sumber daya manusia.

    “Kami menemukan bagaimana Covid 19 dilaporkan secara resmi oleh pemerintah di berbagai provinsi dan kabupaten. Sejak Mei 2020, data menunjukkan bahwa dari 34 provinsi, hanya 20 yang memiliki situs web jelas tentang Covid, dan dari 514 kota / kabupaten, hanya 290 yang memperbarui situs web tentang Covid 19,” ucap Petra.

    Jawa Barat dan Jakarta menjadi provinsi paling sadar terhadap akurasi data. Sedangkan Sumatera Selatan, kendati didukung  infrastruktur dan SDM, tidak mampu mengelola data Covid-19 dengan baik. “Hal ini menunjukkan belum meratanya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung data ekosistem yang baik,” kata Petra.

    Pungky mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, kesadaran tentang penggunaan atau manfaat data masih kurang. Dari 114 pemerintah daerah, hanya 10% yang memperbarui datanya, sehingga akurasi data baru mencapai 45%

    Sementara itu, Phillips J Vermonte dari CSIS menyoroti para pengambil kebijakan yang memandang remeh data. “Ada menteri yang belajar keilmuan, mereka pro penelitian. Tapi, ada menteri malah tidak menggunakan analisis R&D yang dihasilkan karena salah persepsi. Terkadang mereka lebih mempercayai lembaga penelitian eksternal,” katanya.

    Sedangkan peneliti LIPI Tri Nuke Pudjiastuti menilai, tantangan terbesar pada Satu Data Indonesia adahal implementasi. “Presiden telah mengeluarkan peraturan tentang Satu Data untuk Indonesia. Cantik secara konseptual. Tapi bagaimana menerapkannya itulah masalahnya,” kata Nuke.

    Sebab itu, Pulse Lab pada akhirnya menawarkan kolaborasi dalam enam hal, yaitu penguatan pengembangan standar data melalui investasi data nasional dan sub nasional yang dapat mendukung ekosistem data, mengintegrasikan data dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan kapasitas termasuk sumber daya manusia di tingkat lokal, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk mitra pembangunan internasional, mengintegrasikan data konvensional dan non konvensional, dan menjadikan proses analitik lebih efisien, dan terakhir memanfaatkan Covid 19 sebagai momentum penguatan ekosistem data di Indonesia secara sistematis.

    Indonesia mungkin bisa belajar dari organisasi riset Commonwealth Scientific and Industrial Reseach Organisation (CSIRO) -Data61 di Australia. Kepala Ilmuwan Cecile Paris berbagi pengalaman melakukan kurasi digital di negara bagian New South Wales dengan mengkaji berbagai diskusi di media sosial. Hasilnya, NSW kini memiliki interface publik yang dapat diakses siapapun.

    KSIxChange, diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai DFAT Australia. Diskusi reguler KSI bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah Indonesia sehingga dapat mengambil kebijakan yang komprehensif melalui penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakannya.

    Gelaran diskusi KSIxChange#27 mempertemukan pemangku kebijakan, mitra pembangunan dan Lembaga penelitian kebijakan yang terdiri dari Bappenas, Kedutaan Besar Australia, LIPI, Pulse Lab Jakarta, CSIRO dan CSIS untuk membahas pentingnya ekosistem data sebagai inti dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti yang akan berimplikasi terhadap perencanaan, realokasi anggaran pemerintah baik ditingkat pusat, daerah dan desa termasuk sinkronisasi kebijakan antar K/L dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.