TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan realisasi terkait alat material kesehatan (almatkes) termasuk alat pelindung kesehatan (APD).
"Ada gap yang sangat timpang menurut kami," kata peneliti ICW Dewi Anggaraeni dalam diskusi Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi, Selasa, 1 September 2020.
Dewi mengatakan, sesuai pernyataan juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebutuhan alat pelindung diri (APD) secara nasional sebanyak 5 juta unit per bulan.
Dari hasil pemantauan sejak 21 April-21 Juli 2020, ICW menemukan rata-rata realisasi APD yang didistribusikan selama lima bulan hanya sebanyak 1,8 juta atau 38 persen dari kebutuhan nasional.
Dewi juga mengutip pernyataan pelaksana tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, yang mengatakan bahwa kebutuhan masker bedah hanya 129,8 juta lembar.
Tetapi, realisasi masker bedah hanya 36 persen dari kebutuhan. "Padahal kapasitas produksi nasional masker bedah sekitar 2,8 miliar lembar," ujarnya.
Dewi pun menyarankan agar pemerintah menyediakan kanal informasi mengenai kuantitas, harga per satuan, dan target penerima almatkes pada setiap fasilitas kesehatan. "Pemerintah harus melakukan identifikasi jumlah kebutuhan almatkes sebelum adanya kebijakan mengenai impor," kata Dewi.
