ICW Temukan Ketimpangan Kebutuhan Masker dan APD dengan Realisasi Pemerintah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas yang mengenakan baju APD, membawa peti mati saat sosialisasi bahaya virus Corona di traffic light Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Agustus 2020. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh petugas gabungan Kecamatan Cilandak dengan membawa peti mati keliling mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas yang mengenakan baju APD, membawa peti mati saat sosialisasi bahaya virus Corona di traffic light Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Agustus 2020. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh petugas gabungan Kecamatan Cilandak dengan membawa peti mati keliling mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan realisasi terkait alat material kesehatan (almatkes) termasuk alat pelindung kesehatan (APD).

    "Ada gap yang sangat timpang menurut kami," kata peneliti ICW Dewi Anggaraeni dalam diskusi Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi, Selasa, 1 September 2020.

    Dewi mengatakan, sesuai pernyataan juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebutuhan alat pelindung diri (APD) secara nasional sebanyak 5 juta unit per bulan.

    Dari hasil pemantauan sejak 21 April-21 Juli 2020, ICW menemukan rata-rata realisasi APD yang didistribusikan selama lima bulan hanya sebanyak 1,8 juta atau 38 persen dari kebutuhan nasional.

    Dewi juga mengutip pernyataan pelaksana tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, yang mengatakan bahwa kebutuhan masker bedah hanya 129,8 juta lembar.

    Tetapi, realisasi masker bedah hanya 36 persen dari kebutuhan. "Padahal kapasitas produksi nasional masker bedah sekitar 2,8 miliar lembar," ujarnya.

    Dewi pun menyarankan agar pemerintah menyediakan kanal informasi mengenai kuantitas, harga per satuan, dan target penerima almatkes pada setiap fasilitas kesehatan. "Pemerintah harus melakukan identifikasi jumlah kebutuhan almatkes sebelum adanya kebijakan mengenai impor," kata Dewi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?