"

PSHK Nilai Revisi UU MK Cuma Hadiah untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai pengesahan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) hanya akan menjadi hadiah untuk para hakim yang sedang menjabat saat ini.

“Revisi ini bisa dibaca hanya untuk menguntungkan hakim-hakim yang sedang menjabat,” kata peneliti PSHK Agil Oktaryal saat dihubungi, Selasa, 1 September 2020.

Agil menilai revisi UU MK sama sekali tidak menyentuh kebutuhan dasar MK secara kelembagaan, tidak menguatkan kewenangan MK, ataupun sama sekali tidak menata hukum acara di pengadilan konstitusi itu aga lebih baik.

Menurut Agil, pengubahan hanya terjadi pada dua hal, yaitu syarat minimal usia hakim yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun, serta bisa menjabat hingga usia 70 tahun. Pengubahan UU MK, juga membuat masa jabatan hakim bisa mencapai 15 tahun.

Agil mengatakan ada potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan DPR dengan hakim MK yang sedang menjabat dari perpanjangan masa jabatan itu. Sebab, perpanjangan masa jabatan berlaku untuk hakim yang saat ini menjabat, bukannya hakim hasil seleksi selanjutnya.

Menurut dia, masa jabatan 15 tahun terlalu panjang mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih rendah. Masa jabatan yang panjang, kata dia, juga tidak diikuti dengan pengawasan yang lebih baik untuk MK. “Ini akan menjadi bahaya, karena kekuasaan yang lama tanpa pengawasan cenderung korup,” ujar dia.

Agil berkata batas usia 55 tahun tidak akan menjamin integritas seorang hakim. Hal itu, kata dia, terbukti dengan dua orang hakim MK pernah ditangkap KPK karena melakukan praktik korupsi, seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, serta hakim Arief Hidayat yang dua kali terbukti melanggar etik. Padalah usia mereka telah melewati 55 tahun.

Agil khawatir hadiah perpanjangan masa jabatan kepada hakim MK ini akan digunakan sebagai barter terhadap gugatan sejumlah UU krusial yang sedang ditangani MK. Di antaranya, UU KPK, UU Mineral dan Batubara, UU Keuangan Negara untuk Covid-19 dan UU Omnibus Law. Ia menilai usia minimal juga akan menutup peluang calon hakim potensial yang telah berkarir di MA.

“Apalagi dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi yang semakin tinggi hakim dengan tingkat konsentrasi dan produktifitas tinggi tentu sangat dibutuhkan selain integritas tentunya,” kata dia.








MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

1 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

Guntur Hamzah mengaku telah meminta Panitera bernama Muhidin melaporkan usulan perubahan frasa ini ke hakim konstitusi lainnya.


MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

3 jam lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

Rekaman CCTV jadi salah satu bukti bagi MKMK dalam menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah.


PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

8 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memasukkan surat suara dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Terpilihnya Anwar Usman berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dihadiri seluruh hakim konstitusi.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tak perlu khawatir ada konflik kepentingan atas terpilihnya adik ipar Jokowi, Anwar Usman sebagai Ketua MK


Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

9 jam lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

Setelah Guntur Hamzah dijatuhi sanksi MKMK, Zico Leonard meminta Jokowi mengizinkan polisi memeriksa hakim MK dalam perkara pengubahan putusan.


Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (kiri) setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Penggugat: DPR Harusnya Malu, Guntur Hamzah Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik Jokowi

Advokat sekaligus penggugat dalam kasus ini, Zico Leonard, menilai keputusan MKMK soal Guntur Hamzah jadi pembelajaran semua pihak, terutama DPR.


Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Ketua MK, Ini Peran dan Fungsi MK

14 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Ketua MK, Ini Peran dan Fungsi MK

Anwar Usman jadi Ketua MK lagi. Apa saja peran, fungsi, kewenangan, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi?


Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

14 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

Guntur Hamzah mendapatkan teguran tertulis karena terbukti melakukan pengubahan putusan Mahkaman Konstitusi terkait uji materi UU MK.


Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi

19 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Anwar Usman foto bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Saldi Isra usai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2023-2028.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi

Adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman resmi kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) setelah membaca sumpah jabatan dalam Sidang Pleno Khusus


Sidang Kasus Pengubahan Putusan MK Dibacakan Terbuka Siang Ini

20 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Sidang Kasus Pengubahan Putusan MK Dibacakan Terbuka Siang Ini

"Sidang pleno pengucapan putusan akan dilakukan secara terbuka untuk umum," demikian keterangan tertulis MK, Senin, 20 Maret 2023.


Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

20 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Advokat Viktor Santoso Tandiasa resmi mendaftarkan gugatan terhadap frasa gangguan lainnya yang terdapat di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi