Mendagri Tito Tegur Dua Kepala Daerah yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2020. Gerakan 2 Juta Masker merupakan sebuah gerakan agar semakin banyak warga yang menggunakan masker untuk menghindari paparan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM. Rusman Emba karena mengabaikan protokol kesehatan berupa jaga jarak.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan teguran itu dilayangkan melalui Surat Nomor 337/4137/OTDA Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Surat Teguran.

"Kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19," kata Benni dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 September 2020.

Benni menjelaskan Laode mulanya datang ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah. Kedatangannya itu disambut ribuan masyarakat. Sedangkan Rusman melakukan perjalanan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kora Raha sampai Tupu Jati, dan diiringi konvoi kendaaan dengan bendera partai politik.

Kemendagri, kata Benni, menilai aktivitas keduanya memunculkan kerumunan massa. Sesuai Pasal 67 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewajiban kepala daerah dan wakilnya meliputi antara lain menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, ditegaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Benni mengatakan Kemendagri berharap Gubernur Sulawesi Tenggara dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Laode dan Rusman sesuai ketentuan peraturan. "Dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama," ujarnya.






Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

6 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

7 jam lalu

Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

Gelombang COVID-19 baru sedang terjadi di Eropa ketika cuaca dingin tiba dengan jumlah kasus baru naik 8 persen sementara minat untuk vaksin turun.


Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

1 hari lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

1 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

2 hari lalu

Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

Cairan antiseptik memiliki sejumlah kandungan yang membahayakan sehingga tak dianjurkan digunakan untuk campuran diffuser.


Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

2 hari lalu

Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

Usai mengidap Covid-19 ternyata dapat mempengaruhi fungsi kogitif otak. Apa efek samping lainnya?


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

3 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

3 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

3 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.