TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond J Mahesa mengkritik Mahkamah Agung yang dianggapnya tak pernah memenangkan masyarakat dalam sengketa lahan. Kritik itu disampaikan Desmond dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Senin, 31 Agustus 2020.
"MA ini banyak banget laporannya khusus warga masyarakat yang berhadapan dengan pengembang, bersengketa tentang lahan," ucap dia dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Desmond menyebut berdasarkan laporan yang masuk ke komisi hukum DPR, MA hampir belum pernah memenangkan masyarakat yang bersengketa dalam sektor penggunaan lahan. Ia menyayangkan lantaran MA dalam menjalankan administrasi, pengaturan dan pembiayaan kegiatan, dibiayai dengan uang rakyat.
Dia berharap agar MA dapat memberikan kepastian hukum dengan berpihak kepada rakyat.
"Walaupun ada pajak pengembang, ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," kata Desmond.
