PKS Minta BPK Telusuri Temuan ICW soal Anggaran untuk Influencer

Ilustrasi influencer. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf, meminta Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch tentang gelontoran Rp 90,45 miliar yang dikucurkan oleh pemerintah sepanjang tahun 2014-2020 terkait anggaran belanja untuk pemengaruh atau influencer.

Bukhori menilai tindakan pemerintah itu bentuk kemubaziran karena setiap kementerian/lembaga sudah memiliki unit humas. Ketimbang membayar influencer, ia menilai lebih baik jika kehumasan pemerintah ditingkatkan.

BPK harus segera menindaklanjuti temuan ini. KPK juga harus turun tangan karena kuat dugaan terjadi penyelewengan anggaran oleh pemerintah terkait dana untuk influencer ini," kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2020.

Menurut anggota DPR RI itu, pemerintah tidak percaya diri dengan programnya sehingga harus menyewa influencer untuk memengaruhi persepsi publik. Bukhori berujar langkah menggandeng influencer adalah strategi bernegara yang buruk, terlebih apabila dilakukan dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada pemerintah yang terus merosot dari waktu ke waktu. Pasalnya, strategi itu justru menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat.

"Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini," ucap dia.

Ia menuturkan wajar jika temuan ICW itu membuat publik berang. Sebab, kata Bukhori, terkuak jika uang masyarakat selama ini dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis.

Bukhori meminta pemerintah menghentikan kegiatan menggandeng pemengaruh dan bertanggung jawab atas terbelahnya masyarakat akibat ulah mereka.

Selain itu, implikasi negatif dari kehadiran para influencer bayaran ini adalah masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kerap dibunuh karakternya. Tradisi untuk saling menegur dan menasihati antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi semakin terkikis ruangnya akibat kekuasaan yang antikritik.

"Alhasil, kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol efektif justru akan mengarah pada watak pemerintahan yang otoriter," kata Bukhori.






Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

4 menit lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

21 jam lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

1 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

2 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

6 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

8 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

8 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.