Selasa, 22 September 2020

Ketua DPR Puan Maharani Dorong Revisi UU Wabah Penyakit Menular

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam pembukaan masa persidangan I tahun 2020-2021 di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2020. Sidang tersebut mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka pembukaan persidangan I tahun 2020-2021 dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampain RUU tentang APBN TA 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam pembukaan masa persidangan I tahun 2020-2021 di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2020. Sidang tersebut mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka pembukaan persidangan I tahun 2020-2021 dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampain RUU tentang APBN TA 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar DPR bersama pemerintah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

    "Upaya penanggulangan wabah penyakit menular perlu disesuaikan dengan pedoman internasional yang meliputi upaya pencegahan, deteksi, dan respons; serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan penyakit menular lintas negara, perubahan transportasi, globalisasi dan era perdagangan bebas saat ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020.

    Menurut dia, perbaikan sistem kesehatan nasional harus mencakup infrastruktur kesehatan, kemandirian obat dan vaksin, ketersediaan alat kesehatan dan APD, serta peningkatan riset kesehatan sehingga Indonesia akan siap menghadapi pandemi dan masalah kesehatan.

    Puan juga meminta agar pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional. Selain itu harus ada terobosan untuk meningkatkan keberadaan serta fungsi infrastruktur kesehatan di Indonesia.

    Dia mencontohkan hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan fungsi utamanya melakukan segala upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

    Puan menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan mengenai penuhnya sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

    Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Puskesmas dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendeteksi gangguan kesehatan masyarakat. Puan menegaskan bahwa DPR RI selalu mendukung penanganan Covid-19 secara komprehensif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.