Iklan
INFO NASIONAL-- Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk.
"Pasalnya, UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi," kata Teten, pada acara diskusi daring Karya Kreatif Bangsa (KKI) dan Kick-Off Gerakan Nasional Bangga Buata Indonesia, di Jakarta, Minggu (30/8).
Di acara yang juga diikuti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan beberapa menteri lainnya, Teten menyebutkan bahwa tercatat sejak pandemi terjadi, penjualan di e-commerce naik 26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari (McKinsey Juni 2020).
Namun, demikian angka awal 2020 pemerintah mendata baru 8 juta UMKM hadir dalam platform digital atau 13% dari total populasi UMKM.
Untuk itu, MenkopUKM menekankan perlunya peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pihak lain yang terlibat, untuk menyiapkan the Future SMEs agar UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global.
"Pasalnya, pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia, baik dari sisi supply maupun demand," ucap Teten.
Tantangan lain juga tidak cukup hanya hadir dalam platform digital, isu sustainability dari UMKM di platform digital juga patut mendapat perhatian. "UMKM tidak hanya harus bertahan, namun harus mampu menjadi kompetitif baik di pasar lokal dan global", ujar MenkopUKM.
Menurut Teten, pemerintah pun melakukan intervensi di sisi hulu (supply) dan hilir (demand). Untuk menjawab masalah di sisi supply, salah satunya adalah masalah pembiayaan untuk koperasi dan UMKM, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM.
Per 27 Agustus 2020, progres sementara mencapai 45,76% atau telah disalurkan Rp56.503,22 miliar untuk pelaksanaan program PEN sektor KUMKM.
Selain itu, untuk usaha mikro yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja, yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro berupa hibah Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro.
"Program ini diharapkan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha mikro yang modal usahanya tergerus untuk kepentingan konsumsi untuk dapat menambah inventory/modal kerja, serta memudahkan ke depannya pelaku usaha dapat terintegrasi dalam sistem keuangan inklusif," ujar Teten.(*)
Iklan
