Hasto Bantah Ada Beda Kepentingan dengan Risma soal Pilkada Surabaya

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah), Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga (kanan), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) berbicara kepada awak media di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah ada perbedaan kepentingan antara ia dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya. Hal ini dia sampaikan dalam konsolidasi di DPD PDIP Jawa Timur pada hari ini, Ahad, 30 Agustus 2020.

"Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto mengatakan semua kader PDIP taat kepada keputusan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Mega, kata dia, telah mendapat kewenangan dari kongres partai untuk mengambil keputusan terkait siapa saja yang dicalonkan di pemilihan kepala daerah.

"Itulah kultur demokrasi yang kita bangun, itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan ketua umum partai," kata Hasto.

Hari ini, Hasto menghadiri konsolidasi di DPD Jawa Timur. Ia didampingi Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Arif Wibowo, dan Risma, yang juga merupakan Ketua DPP Bidang Kebudayaan.

Hasto mengatakan PDIP tak menampilkan calon secara sembarangan di pilkada. Bagi PDIP, kata dia, setiap calon harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan.

Terkait Surabaya, Hasto mengatakan Kota Pahlawan ini sudah menjadi ikon keberhasilan, mulai dari smart city, the green city, hingga the cultural city. Maka dari itu, kata dia, PDIP akan berusaha menjaga dan melindungi Surabaya dengan cara memenangkan Pilkada serentak 2020.

Sebelumnya, Hasto dikabarkan bersilang pendapat dengan Risma terkait pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Surabaya. Sejumlah sumber Tempo menuturkan, DPP PDIP hampir bulat untuk mengusung pasangan Whisnu Sakti Buana-Eri Cahyadi pada medio Agustus lalu.

Whisnu, kini Wakil Wali Kota Surabaya, didukung DPP PDIP karena dia kader tulen dan anak bekas Sekretaris Jenderal PDIP Soetjipto. Sedangkan Eri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya saat ini, merupakan orang yang didukung Risma.

Pada Sabtu, 22 Agustus lalu, menurut sumber Tempo, DPP PDIP memanggil Eri ke Jakarta. Dalam pertemuan itu Hasto disebut meminta agar Eri menerima paket pasangan Whisnu-Eri. Namun dengan alasan sebagai aparatur sipil negara, Eri menyatakan hanya akan mengikuti arahan atasannya, yakni Risma.

Eri Cahyadi menolak berkomentar ihwal pemanggilannya ke DPP PDIP. Ia juga mengatakan sama sekali tak pernah diajak bicara mengenai pencalonan wali kota. "Bu Risma tidak pernah secara langsung menyuruh saya untuk jadi ini atau itu," kata Eri dikutip dari Koran Tempo, Rabu, 26 Agustus 2020.






Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

1 jam lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

7 jam lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

19 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

20 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

21 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

1 hari lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

1 hari lalu

Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin diwarnai candaan seputar Dewan Kolonel yang diinisiasi politkus PDIP Johan Budi Pribaowo.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

2 hari lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

2 hari lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

Meski sudah sering bertemu, Puan Maharani pun menyebut pertemuan dengan Cak Imin hari ini spesial.


Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

2 hari lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

Puan Maharani didampingi sejumlah politikus PDIP, seperti Bambang Wuryanto, Utut Adianto, hingga Trimedya Panjaitan.