Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon: KAMI Vitamin Bagi Demokrasi Indonesia

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (tengah) mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Pemberian bintang jasa itu pun mengundang perhatian warganet lantaran Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Biro Pers Sekretariat Presiden
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (tengah) mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Pemberian bintang jasa itu pun mengundang perhatian warganet lantaran Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Institute for Policy Studies, Fadli Zon, mengatakan perkumpulan seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi vitamin bagi demokrasi Indonesia. Alasannya kekuasaan perlu diawasi dan dikritik baik oleh lembaga resmi maupun kelompok masyarakat.

"KAMI merupakan bagian dari itu. Dulu pers juga berfungsi sebagai “anjing penjaga” atau “watch dog” dari pemerintahan. Tapi peran pers perjuangan seperti itu nampaknya kian punah," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan hadirnya KAMI menunjukkan masih ada civil society di Indonesia dan patut disyukuri. Menurut Fadli, kemunculan kelompok oposan di luar parlemen seperti KAMI ini merupakan hawa segar bagi demokrasi yang makin sumpek.

"Selain membantu mengkritisi pemerintah, kehadiran KAMI juga turut membantu parlemen, juga partai politik, dalam hal otokritik," tuturnya.

Bila parlemen dan partai politik menjalankan fungsinya, peka terhadap aspirasi masyarakat, serta melaksanakan fungsi check and balances terhadap kekuasaan, maka gerakan seperti KAMI ini tak akan muncul. Fadli berujar kemunculan KAMI menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam fungsi parlemen, partai politik, pers dan institusi-institusi pilar demokrasi lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar itu, Fadli menilai tidak perlu jengah dengan kehadiran KAMI. Pasalnya mereka bagian dari demokrasi. "Gerakan masyarakat sipil memang tak sepantasnya direspon dengan penilaian menyudutkan," ucap dia.

Penilaian bahwa gerakan KAMI ini diisi oleh orang-orang yang kalah, atau pernah kalah, kata Fadli, merupakan ungkapan sinis mereka yang tak paham makna demokrasi. Sebab, dalam kacamata demokrasi, tak dikenal konsep “yang menang” dan “yang kalah”.

"Demokrasi hanya mengenal konsep “penguasa” dan “oposisi”, yang menunjukkan pentingnya mekanisme ‘check and balances’ dalam soal pemerintahan," kata Fadli.

Fadli menyebut tokoh-tokoh yang mendeklarasikan KAMI kemarin bukanlah “orang-orang kalah”. Sebagian merupakan tokoh senior yang punya reputasi terpuji. "Dalam bingkai demokrasi, posisi mereka sangat terhormat," tuturnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ada Arti Kemakmuran dalam Logo Partai Gerindra, Peran Hashim Djojohadikusumo Soal Nama Partai

3 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Ada Arti Kemakmuran dalam Logo Partai Gerindra, Peran Hashim Djojohadikusumo Soal Nama Partai

Berikut arti logo Partai Gerindra nomor urut 2 di Pemilu 2024. Apa peran Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto ini?


Disebut Bisa Salip Elektabilitas PDIP, Berikut Profil Partai Gerindra Nomor 2 di Pemilu 2024

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato politiknya pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu 7 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut Prabowo memutuskan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Disebut Bisa Salip Elektabilitas PDIP, Berikut Profil Partai Gerindra Nomor 2 di Pemilu 2024

Pembentukan Partai Gerindra bermula dari keprihatinan politikus muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo.


Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

7 hari lalu

Tanaka yang bernama asli Kim Kyung-wook, menyanyikan lagu saat wawancara dengan Reuters di Seoul, Korea Selatan, 16 Mei 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji
Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

Rakyat Korea Selatan umumnya belum bisa melupakan penjajahan oleh tetangga, yang mereka alami sampai 70 tahun lalu, namun tidak dengan anak mudanya.


Cawapres Anies Baswedan Disebut Bakal Diumumkan Segera, Ini Bocoran Namanya

8 hari lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cawapres Anies Baswedan Disebut Bakal Diumumkan Segera, Ini Bocoran Namanya

Koalisi Perubahan akan membahas dan mengumumkan nama cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ini bocoran nama-namanya.


Bola Ahmed Tinubu Dilantik Jadi Presiden Nigeria

8 hari lalu

Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu di Abuja, Nigeria, 29 Mei 2023. REUTERS/Temilade Adelaja
Bola Ahmed Tinubu Dilantik Jadi Presiden Nigeria

Bola Ahmed Tinubu pada Senin, 29 Mei 2023, dilantik sumpah jabatan sebagai presiden Nigeria


Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

11 hari lalu

Alan Leong Kah-kit, Ketua Partai Sipil, berbicara kepada media saat mengumumkan pembubaran partai di Hong Kong, Cina, 27 Mei 2023. REUTERS/Tyrone Siu
Partai Demokratis Besar Hong Kong Bubar di Tengah Tekanan Keamanan China

Oposisi Hong Kong terpukul dengan UU keamanan nasional China dan perombakan sistem pemilu yang menyingkirkan kaum demokrat politik lokal.


Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

14 hari lalu

Rocky Gerung memberikan memaparan dalam diskusi publik bertajuk Obrolan Warung Kopi '25 Tahun Reformasi: Perlukah Reformasi Hadir Kembali?' yang diselenggarakan BEM UI di Pelataran Fakultas Hukum Kampus UI, Depok, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

Rocky Gerung mengatakan transisi dari masa otoriter ke demokrasi di era reformasi terhalang, ia menilai saat ini masih di halaman orde baru.


25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

17 hari lalu

KontraS selenggarakan aksi diam di depan PN Jakarta Timur sebagai bentuk dukungan kepada Haris Fatia sebelum jalanya Persidangan kedua pada 17 April 2023. TEMPO/farrel fauzan
25 Tahun Reformasi, KontraS: Indikasi Kembalinya Otoritarianisme Menguat

KontraS menilai terjadi penurunan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di peringatan 25 tahun reformasi.


Koalisi Sipil Ungkap 6 Poin Revisi UU TNI yang Berdampak Kemunduran Demokrasi dan HAM

29 hari lalu

Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam IV Nomor 5B, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta restrukturisasi dan reorganisasi TNI harus tepat sasaran. TEMPO/Ahmad Faiz
Koalisi Sipil Ungkap 6 Poin Revisi UU TNI yang Berdampak Kemunduran Demokrasi dan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah meninjau ulang revisi UU TNI. Revisi itu merupakan kemunduran demokrasi, memicu kembalinya dwifungsi TNU.


4 Jenis Sistem Pemerintahan Monarki

31 hari lalu

Raja Charles dan Ratu Camilla melakukan perjalanan dengan Diamond Jubilee State Coach dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey untuk upacara penobatanmnya di London, Inggris 6 Mei 2023. REUTERS/Lisi Niesner
4 Jenis Sistem Pemerintahan Monarki

Sistem pemerintahan Monarki telah ada sejak lama. Sejarah Mencatat, Kerajaan Inggris berubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional.