Fadli Zon: KAMI Vitamin Bagi Demokrasi Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (tengah) mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Pemberian bintang jasa itu pun mengundang perhatian warganet lantaran Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Biro Pers Sekretariat Presiden

    Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (tengah) mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020. Pemberian bintang jasa itu pun mengundang perhatian warganet lantaran Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Institute for Policy Studies, Fadli Zon, mengatakan perkumpulan seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi vitamin bagi demokrasi Indonesia. Alasannya kekuasaan perlu diawasi dan dikritik baik oleh lembaga resmi maupun kelompok masyarakat.

    "KAMI merupakan bagian dari itu. Dulu pers juga berfungsi sebagai “anjing penjaga” atau “watch dog” dari pemerintahan. Tapi peran pers perjuangan seperti itu nampaknya kian punah," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Agustus 2020.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan hadirnya KAMI menunjukkan masih ada civil society di Indonesia dan patut disyukuri. Menurut Fadli, kemunculan kelompok oposan di luar parlemen seperti KAMI ini merupakan hawa segar bagi demokrasi yang makin sumpek.

    "Selain membantu mengkritisi pemerintah, kehadiran KAMI juga turut membantu parlemen, juga partai politik, dalam hal otokritik," tuturnya.

    Bila parlemen dan partai politik menjalankan fungsinya, peka terhadap aspirasi masyarakat, serta melaksanakan fungsi check and balances terhadap kekuasaan, maka gerakan seperti KAMI ini tak akan muncul. Fadli berujar kemunculan KAMI menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam fungsi parlemen, partai politik, pers dan institusi-institusi pilar demokrasi lainnya.

    Atas dasar itu, Fadli menilai tidak perlu jengah dengan kehadiran KAMI. Pasalnya mereka bagian dari demokrasi. "Gerakan masyarakat sipil memang tak sepantasnya direspon dengan penilaian menyudutkan," ucap dia.

    Penilaian bahwa gerakan KAMI ini diisi oleh orang-orang yang kalah, atau pernah kalah, kata Fadli, merupakan ungkapan sinis mereka yang tak paham makna demokrasi. Sebab, dalam kacamata demokrasi, tak dikenal konsep “yang menang” dan “yang kalah”.

    "Demokrasi hanya mengenal konsep “penguasa” dan “oposisi”, yang menunjukkan pentingnya mekanisme ‘check and balances’ dalam soal pemerintahan," kata Fadli.

    Fadli menyebut tokoh-tokoh yang mendeklarasikan KAMI kemarin bukanlah “orang-orang kalah”. Sebagian merupakan tokoh senior yang punya reputasi terpuji. "Dalam bingkai demokrasi, posisi mereka sangat terhormat," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.