KPAI Kritik Kebijakan Subsidi Kuota Internet Kemendikbud

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan subsidi kuota internet gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). "Paling tidak bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Agustus 2020.

    Menurut Retno, anggaran kuota internet itu hanya menyelesaikan satu kendala, sekaligus menjadi bias kelas. Bantuan tersebut diberikan untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di daerah.

    Sedangkan anak-anak miskin dan di pelosok yang tidak mempunyai gawai dan susah sinyal tidak bisa menikmati bantuan itu. "Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring," kata dia.

    Retno mengatakan layanan pembelajaran luring juga butuh dukungan anggaran untuk membantu membeli perangkat teknologi atau seluler bagi siswa atau guru. Selain itu, mereka juga perlu pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dukungan transportasi untuk para guru kunjung, dan dukungan penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka

    Retno pun menyarankan agar Kemendikbud memetakan masalah terlebih dulu. Misalnya, berapa giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota, dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain.

    "Padahal jika data-data itu diminta ke semua sekolah, hanya dalam 3 hari saja bisa tersedia. Mengapa data tersebut tidak ada di Kemdikbud dan Dinas-dinas Pendidikan Daerah," katanya.

    Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi pulsa atau kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi. Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, guru sebesar 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.