Bertendensi Mematikan Masyarakat Adat, ICJR Rekomendasi Pembaruan Hukum Pidana

Sekretaris Institute for Criminal Justice Reform, Anggara. Sumber: facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, mengatakan pembentukan hukum pidana memiliki kecenderungan tinggi memperkuat negara dengan memperlemah hak-hak warga negara.

"Kredonya kan kita sama di hadapan hukum, kecuali di hadapan penegak hukum. Kredo hukum kita kan begitu," kata Anggara dalam sebuah webinar, Jakarta 28 Agustus 2020.

Anggara mengatakan kebijakan pidana bertendensi mematikan masyarakat adat sebab kebijakan yang cenderung punitive, menerapkan penal populisme. Seharusnya, kata Anggara, demokrasi dimaknai dengan demokrasi yang tunduk pada prinsip dasar konstitusi sebagai penjabaran dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Sebagai implementasi dari Pancasila, maka segala kesepakatan yang tertuang dalam UUD 1945, seharusnya dikonstruksikan sebagai sumber norma tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh norma lain yang berlaku dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Untuk itu, Anggara menyarankan harus ada rekomendasi pembaruan hukum pidana. Pertama menurutnya, pembentukan hukum pidana yang sesuai dengan jaminan perlindungan HAM dan kebebasan sipil, berdasarkan prinsip dan jaminan HAM internasional. Kedua, rekomendasi pembaruan hukum pidana dengan titik tekan pada kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tindak pidana.

Ketiga, ia merekomendasikan menghapus duplikasi tindak pidana demi menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, memperjelas pola sanksi pidana agar sejalan dengan tingkat keseriussan tingkat pidana. Selain itu, ia juga menyarankan pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkoba.

YEREMIAS A. SANTOSO






BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

1 hari lalu

BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

Anggota parlemen seluruh negara P20 harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia.


Rahasia di Balik Nama Kali Biru di Berap

3 hari lalu

Rahasia di Balik Nama Kali Biru di Berap

Kali Biru di Berap pada awal mulanya dikenal sebagai tempat bermain dan tempat menari burung hitam putih berekor panjang


Kuliner Swamening Diharapkan Masuk Pasar Modern

3 hari lalu

Kuliner Swamening Diharapkan Masuk Pasar Modern

Swamening ini dapat menjadi salah satu makanan yang dapat ditawarkan di hotel dan restoran yang ada di Jayapura


Kepala Kampung Putali Berharap KMAN Dapat Memberikan Manfaat

3 hari lalu

Kepala Kampung Putali Berharap KMAN Dapat Memberikan Manfaat

Masyarakat akan menjual hasil kerajinan, hasil kebun, dan hasil tangkapan ikan


Kampung Yokiwa dan Kisah Ikan Yowoli yang Hilang

3 hari lalu

Kampung Yokiwa dan Kisah Ikan Yowoli yang Hilang

Selain Yowi, beberapa spesies asli Danau Sentani yang ikut hilang atau punah adalah ikan Kahemoli, Himeng, Kahebey, Khandey, ikan Gergaji, dan Ebeuw/Kura-kura.


Kampung Homfolo Siapkan Fasilitas untuk 150 Peserta KMAN VI

3 hari lalu

Kampung Homfolo Siapkan Fasilitas untuk 150 Peserta KMAN VI

Fasilitas penunjang lainnya seperti MCK, Air, dermaga, lokasi sarasehan sedang dipersiapkan


Kampung Adat Homfolo, Heasay, dan KMAN VI

3 hari lalu

Kampung Adat Homfolo, Heasay, dan KMAN VI

Homfolo, dalam bahasa Sentani, adalah Bhoungai Aninai


Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis

3 hari lalu

Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis

Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis


Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

3 hari lalu

Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

Dana dan pengolahan konsumsi akan diserahkan ke PW Gereja di setiap jemaat dan Ibu-ibu Majelis Taklim.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

7 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.