Utus Erick ke Arab Hingga Cina, Jokowi: Ratusan Negara Rebutan Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan usai meninjau fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan usai meninjau fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa Indonesia akan kebagian vaksin Covid-19. Menteri BUMN Erick Thohir, kata Jokowi, telah diutus pergi ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Cina untuk memastikan vaksin bisa didapatkan dalam bentuk bahan baku maupun bahan jadi.

    "Ini rebutan semua negara, 215 negara rebutan vaksin semuanya untuk bisa kembali ke normal. Tapi saya meyakini, kita nanti di bulan Januari sudah bisa mulai suntik vaksin," ujar Jokowi di Yogyakarta, Jumat, 28 Agustus 2020.

    Indonesia melalui PT Bio Farma bekerjasama mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal Cina. Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42. Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA. Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

    Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan vaksinisasi massal bagi masyarakat Indonesia.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kata dia, vaksin akan diberikan secara cuma-cuma. "Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN, pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan, gratis," kata Erick saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis, 27 Agustus 2020.

    Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.

    "Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick Thohir.

    DEWI NURITA | EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.