Subsidi Kuota Internet, Kemendikbud: Ada Mekanisme Verifikasi Nomor Ponsel

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (Dok. Kemdikbud)

    Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (Dok. Kemdikbud)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah menjanjikan akan memperjuangkan pemberian subsidi pulsa bagi pelajar selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini untuk memperlancar pelaksanaan belajar dan mengajar selama pandemi Covid-19. 

    “Mekanisme Teknis pemberian masih dalam tahap finalisasi. Prinsipnya pemberian kuota di lakukan kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen yang nomornya telah melalui mekanisme verifikasi untuk menjaga integritas,” ujar Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemendikbudEvy Mulyani kepada Tempo lewat keterangan tertulis, 28 Agustus 2020

    Rencana pemberian bantuan kuota akan di berikan yakni bulan September 2020  hingga Desember 2020. Subsidi kuota internet selama 4 bulan yakni bulan September hingga Desember menelan total anggaran sebesar 8,9 Trilliun

    Rencana besaran kuota internet yang akan di berikan kepada siswa  sebesar 35 Gigabyte per bulan dan Guru 42 Gigabyte per bulan.

    Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto menjelaskan pemberian kuota internet gratis tersebut langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Rencananya Kemendikbud akan memberikan subsidi pulsa untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan, yakni September hingga Desember 2020.

    "Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik). Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang," katanya.

    Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi pulsa atau kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi. Sutanto menilai mahalnya pembelian kuota, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

    ALEXANDRA HELENA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.