Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djoko Tjandra (baju tahanan) saat akan diserahkan dari Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, di Lobby Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Djoko Tjandra (baju tahanan) saat akan diserahkan dari Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, di Lobby Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah melaksanakan rekonstruksi perkara dugaan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra pada 27 Agustus 2020. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan rekonstruksi dilakukan di lobi Gedung TNCC dan Kantor Divisi Hubungan Internasional.

    "Ya jadi kemarin pagi hingga sore sekitar pukul 16.00 WIB penyidik melakukan rekonstruksi kasus red notice. Adapun yang datang rekonstruksi adalah tiga tersangka dan lima saksi," ucap Awi saat dikonfirmasi pada Jumat, 28 Agustus 2020.

    Dalam perkara red notice Djoko atau Joko Tjandra ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo sebagai penerima suap. Sedangkan Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap.

    Kasus terhapusnya red notice Djoko mulanya diketahui setelah buronan 11 tahun itu masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penghapusan red notice ini juga menyeret nama Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

    Selaku Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia, ia menyurati pihak Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah terhapusnya red notice Djoko dari basis data Interpol. Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat tersangka kasus Bank Bali ini bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

    Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Menolak Diperiksa Bareskrim

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.