Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Jadi Usul Inisiatif DPR Tahun Ini

Masyarakat adat Kinipan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat saat ini masih dalam tahap harmonisasi.

Ia menargetkan RUU ini akan dapat selesai menjadi usul inisiatif DPR pada tahun ini. "Kalau bisa tahun ini sudah disahkan menjadi usul inisiatif DPR," ujar Baidowi, saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Agustus 2020.

RUU ini masuk pertama kali pada 2009 silam. Namun RUU ini kemudian masuk ke DPR. 19 Juli 2018, rapat kerja Badan Legislasi DPR dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baidowi mengatakan bahwa pembahasannya memang panjang. Ia pun mengatakan ada hambatan yang memperlambat prosesnya. "Periode lalu surpres dari pemerintah tak kunjung datang," kata Baidowi.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa saat ini pembahasan sudah lebih maju. Baleg pun ia sebut telah mendengarkan penjelasan pengusul RUU ini. Saat ini, RUU ini masih di tahap harmonisasi.

RUU Masyarakat Adat kembali menjadi pembahasan setelah konflik agraria antara masyarakat adat dengan perusahaan kembali pecah. Kali ini di Lamandau, Kalimantan Tengah. Konflik belakangan semakin memanas setelah ketua adat masyarakat Kinipan, Effendi Buhing, ditangkap.






KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

20 hari lalu

KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

Ada kejanggalan selama proses penyidkan hingga persidangan kasus konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Marjun dengan perusahaan.


NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

26 hari lalu

NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Fraksi NasDem merupakan pengusul RUU Advokat dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024.


Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

52 hari lalu

Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menerima dengan baik keputusan MRP soal tanah ulayat di Papua


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

53 hari lalu

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

28 Juli 2022

Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

Mengadopsi anak dan calon orang tua angkat secara privat melalui permohonan surat pengangkatan anak dari instansi sosial provinsi.


Konflik Lahan Toba Pulp Lestari, Warga Simalungun Dikabarkan Bentrok dengan Polisi

18 Juli 2022

Konflik Lahan Toba Pulp Lestari, Warga Simalungun Dikabarkan Bentrok dengan Polisi

Bentrokan dikabarkan terjadi di Desa ihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi membantahnya.


Kisah Masyarakat Mului di Kalimantan Timur, Jaga Hutan demi Lingkungan Sehat

26 Juni 2022

Kisah Masyarakat Mului di Kalimantan Timur, Jaga Hutan demi Lingkungan Sehat

Masyarakat Hukum Adat Mului menjaga keaslian hutan demi lingkungan yang sehat. Gaya hidup mereka yang sehat, membuat warga jarang ada yang sakit


MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.


BBKSDA Papua Barat dan Peneliti BRIN Temukan 90 Spesimen Bunga Anggrek

27 Maret 2022

BBKSDA Papua Barat dan Peneliti BRIN Temukan 90 Spesimen Bunga Anggrek

Salah satu temuan penting yang diperoleh adalah keberadaan 90 spesimen bunga anggrek di Pulau Batanta.


Apakah IKN Gusur Masyarakat Adat? Ini Jawaban Kepala Otorita Bambang Susantono

22 Maret 2022

Apakah IKN Gusur Masyarakat Adat? Ini Jawaban Kepala Otorita Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan terus membuka dialog dengan masyarakat adat yang masuk dalam kawasan IKN.