Ingin Naikkan Usia Minimal Hakim MK, DPR: Agar Tak Jadi Loncatan Politik

Seorang pengunjung mengamati prasasti di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang menjadi poin revisi adalah usia minimal dan usia pensiun hakim MK.

Anggota Panitia Kerja RUU MK, Benny Kabur Harman mengusulkan agar usia minimal hakim MK dinaikkan menjadi 60 tahun. Usulan ini sama dengan yang dikemukakan oleh pengusul RUU MK, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.

“Kami minta 60 tahun batas usia minimal untuk calon hakim MK dan pensiun kalau sudah usia 70 tahun. Atau 55 tahun tapi syaratnya harus pengalaman bidang hukum dua puluh tahun,” kata politikus Demokrat ini kepada Tempo, Kamis, 27 Agustus 2020.

Merujuk Undang-undang MK Nomor 24 Tahun 2003 yang berlaku saat ini, usia minimal hakim ialah 40 tahun. Namun sejumlah anggota Dewan berpendapat usia minimal calon hakim Mahkamah Konstitusi perlu dinaikkan dengan alasan hakim konstitusi haruslah seorang negarawan.

Menurut Benny, selain persoalan kematangan, kenaikan usia juga agar jabatan hakim MK tidak menjadi batu loncatan untuk karir politik. “Alasannya agar lebih matang saja dan jadi hakim MK bukan stepping stone karir politik,” kata dia.

Mantan hakim MK yang diketahui terjun ke politik ialah Mahfud Md., yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun Benny enggan menjawab lebih jauh saat ditanya ihwal ini. “He-he-he-he,” kata dia.

Benny mengatakan RUU MK ini juga diperlukan untuk proses seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Ia berujar, tujuannya demi mendapatkan hakim MK yang pro pada nilai-nilai demokrasi, HAM, konstitusi, dan tata kelola. “Soal usia itu hanya soal kecil,” ujar Benny.






Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

6 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

8 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

10 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

10 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

10 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

10 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

11 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

11 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

26 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.