Kejaksaan Agung Tak Akan Serahkan Kasus Jaksa Pinangki ke KPK

Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung tak akan menyerahkan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kejaksaan menyatakan telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK mengenai kasus ini.

“Jadi tidak ada yang tadi dikatakan ada inisiatif menyerahkan, tetapi mari kita kembali ke aturan, kita sudah melakukan koordinasi dan supervisi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantornya, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Hari mengatakan jaksa yang bekerja di KPK juga berasal dari Kejaksaan Agung. “Tinggal koordinasi dan supervisi, kami harap semua masyarakat mengawal penanganan perkara ini,” kata dia.

Hari mengatakan kejaksaan sudah transparan dan cepat dalam memproses kasus ini. Dia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Pinangki baru keluar pada 4 Agustus 2020. Tiga hari kemudian, kata dia, dimulai penyidikan.

Tanggal 11 Agustus 2020, kata dia lagi, kejaksaan sudah menetapkan tersangka, disusul penahanan keesokan harinya. Pada 27 Agustus 2020, kata dia, Kejaksaan menetapkan Djoko Tjandra menjadi tersangka pemberi suap. “Silahkan kawan-kawan nilai, kalau menurut kami luar biasa cepat,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengharapkan ada inisiatif dari Kejaksaan Agung untuk menyerahkan penanganan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada lembaganya.

"Saya tidak berbicara dengan konsep pengambilalihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019, tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK," kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Ia mengatakan sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, sebaiknya ditangani KPK sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Saya selalu dalam sikap, sebaiknya perkara-perkara dimaksud ditangani oleh KPK karena memang perkara-perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK (Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019), termasuk perkara yang melibatkan penyelenggara negara," kata dia.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

10 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Tim Jaksa Lakukan Pemeriksaan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo Cs

12 jam lalu

Tim Jaksa Lakukan Pemeriksaan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo Cs

Terdapat enam box plastik yang diserahkan di Kejasaan Agung. Barang bukti itu, kata dia, diverifikasi sebagai daftar berkas perkara Ferdy Sambo cs.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

17 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

18 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

20 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

21 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

21 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

23 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E