Koalisi: Jokowi Jangan Hanya Gimik Pakai Baju Adat, Lindungi Masyarakat Adat

Masyarakat adat Kinipan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Nasional Pembaruan Agraria mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi serius memperhatikan masyarakat adat. Menurut koalisi, perlindungan, penghormatan, dan pengakuan hak masyarakat adat hanya bisa terjadi jika ada niat politik dari Presiden.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, juga menyinggung kebiasaan Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dalam acara kenegaraan. Teranyar, Jokowi mengenakan baju adat Suku Sabu, Nusa Tenggara Timur, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

"Kalau Jokowi ingin dianggap menghormati, menghargai masyarakat adat, di luar gimmick pakai baju adat, tunjukkan dia punya leadership," kata Yaya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 27 Agustus 2020 terkait penangkapan pejuang adat Laman Kinipan, Effendi Buhing.

Yaya mengatakan salah satu persoalan masyarakat adat saat ini adalah tak adanya pengakuan dari negara terkait eksistensi dan wilayah adat mereka. Sebaliknya, pemerintah justru memberikan banyak konsesi kepada perusahaan besar di atas wilayah adat.

Menurut catatan WALHI, hingga saat ini 61 persen dari daratan Indonesia sudah dikuasai konsesi. "Konsesi diberikan di atas tanah adat yang tidak diakui keberadaannya, ini sudah saatnya dihentikan," kata Yaya.

Yaya mengatakan masyarakat adat selama ini masih kesulitan jika ingin mendapat pengakuan atas wilayahnya. Masyarakat harus memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang prosesnya sangat panjang dan berliku.

"Mereka harus bersusah payah, datang ke Jakarta, dipingpong, keberadaan mereka disangkal oleh pemerintah," kata Yaya.

Yaya mengatakan penyangkalan semacam itu adalah akar permasalahan yang harus dicabut. Jika tidak, ia khawatir persoalan akan merambat dan menghasilkan kekerasan demi kekerasan.

"Kalau tidak ada political will dari Jokowi saya rasa negara ini akan menjadi negara dengan berbagai konflik di mana-mana, dan kekerasan demi kekerasan akan menjadi makanan kita sehari-hari," ujar dia.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, perda-perda masyarakat adat lahir bukan karena inisiatif pemerintah pusat. Padahal kata dia, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, pengakuan hak masyarakat adat bersifat deklaratif.

Rukka mengatakan perda-perda masyarakat adat lahir karena perjuangan perwakilan masyarakat adat yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Semua itu terjadi karena anak-anak yang sengaja kami dorong dari 2007 untuk masuk ke DPR," kata Rukka.

Menurut Rukka, pemerintah juga masih setengah hati mencadangkan hutan adat, yang disebut-sebut seluas 914 ribu hektare. Dari alokasi tersebut, Rukka mengatakan baru 32 ribu hektare yang diakui sebagai hutan adat.

Rukka mengatakan, angka itulah capaian Jokowi untuk masyarakat adat, selain ratusan konflik dan jutaan hektare wilayah adat yang belum diakui. "Baru itu angka Presiden buat masyarakat adat dan itulah harga baju adat Presiden setiap tahun."






Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

1 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

6 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

7 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

23 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

1 hari lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

1 hari lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

1 hari lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.