KPU Dinilai Coreng Kepercayaan Publik Karena Aktifkan Evi Novida

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) mengarahkan petugas saat simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. KPU berencana akan menggunakan rekapitulasi digital dalam Pilkada 2020 untuk mengurangi potensi kecurangan sekaligus sebagai alat kontrol dan pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) mengarahkan petugas saat simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. KPU berencana akan menggunakan rekapitulasi digital dalam Pilkada 2020 untuk mengurangi potensi kecurangan sekaligus sebagai alat kontrol dan pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakara - Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis atau GIAD menyebut langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting setelah diberhentikan oleh keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki banyak implikasi. Salah satunya adalah berkurangnya rasa kepercayaan publik.

    “Posisi moral etis ini jadi masalah. KPU itu makin membuat kehilangan kepercayaan publik,” kata Jerry Sumampouw di Bawaslu, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2020.

    Jerry mengaku kaget dengan surat Ketua KPU, Arif Budiman yang berisi mengaktifkan kembali Evi sebagai anggota KPU. Setelah sebelumnya dikeluarkan keputusan DKPP yang menyatakan pemberhentian Evi.

    Jerry menyebut KPU tidak memiliki dasar hukum untuk mengangkat anggotanya yang telah diberhentikan oleh DKPP. Meskipun sebelumnya Evi memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), yang memutuskan agar presiden mencabut Keputusan Presiden, namun menurutnya hal ini tidak bisa dijadikan dasar. Karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat, dan menurutnya PTUN tidak bisa masuk ke ranah penyelenggara pemilu.

    “(Evi) Secara etis sudah diberhentikan. KPU tahu putusan DKPP itu final dan mengikat. Ini pertanyaan mendasar,” ujarnya.

    Persoalan etis ini menurut Jerry menjadi persoalan karena mencoreng kewibawaan lembaga. Langkah ini ia nilai memiliki implikasi panjang terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 nanti, yang berpotensi tidak dipercaya publik.

    “Kalau dilihat memang KPU dengan surat Ketua KPU itu mengambil posisi untuk melawan putusan DKPP,” kata dia.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?