6 Alasan KPK Menggelar Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri (kiri), Nurul Ghufron (kedua kiri), Nawawi Pomolango (tengah), Alexander Marwata (kedua kanan), dan Lili Pintauli saat mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019. DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan Komisi III DPR serta mengesahkan lima pimpinan KPK terpilih masa jabatan 2019-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan kegiatan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah ajak untuk memamerkan praktek dan pengalaman yang dilaksanakan kementrian/lembaga hingga tingkat pemerintah desa. Hal itu mencakup 6 fokus program sebagai bagian dari aksi stranas KPK.

“6 hal ini yang kami tampilkan utuk memberikan benchmark bagi kementrian/lembaga di pusat, pemerintah daerah/provinsi, pemerintah kabupaten/kota, bahkan di tingkat pemerintah desa,” ujarnya dalam kegiatan Stranas KPK pada Rabu, 26 Agustus 2020.

Ghufron menjelaskan fokus pertama terkait utililasi Nomor Induk Kependudukan, yang salah satu kegunaannya untuk mengefektifkan bantuan sosial melalui NIK. Sehingga, lanjut dia, kebutuhan setiap warga negara dapat diketahui, termasuk siapa yang pantas mendapatkan bansos.

Kedua, yaitu penerapan e-katalog dan market place untuk pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dilakukan agar persaingan penyedia barang dan jasa bisa berkompetesi secar fair dan luas.

“Kita mendorong barang-barang yang akan dipasarkan atau dibutuhkan user itu (agar) tercantum jadi list terbuka secara nasional. Begitu pula market place, ada ajang pasar untuk penyediaan barang dan jasa agar tak ada lagi mark up harga atau nilai yang tidak marketable di pasar.” kata dia.

Selanjutnya, tutur Ghufron, yaitu soal praktek baik keuangan desa. Pada fokus ketiga itu, KPK menampilkan 4 kepala desa terbaik untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan anggaran hingga pelaporannya.

Fokus keempat ialah manajemen anti suap. Dalam hal tersebut, KPK mengharapkan agar tidak ada upaya menyuap dari para pelaku bisnis.

Kelima, terang dia, fokus kepada peta digital. Menurut dia, salah satu area yang banyak menimbulkan korupsi dalam bentuk suap adalah upaya memperoleh izin usaha, izin lokasi, izin mendirikan bangunan. Itu semua berkaitan dengan peruntukkan tanah.

“Suap itu mulai dari ketidakpastian, keremang-remang. (Adanya) digitalisasi peta untuk mempercepat proses, memastikan usaha untuk apa, kemudian menghindari adanya suap,” ujarnya.

Terakhir, katanya, berkaitan dengan reformasi birokrasi yang difokuskan pada perbaikan regulasi, struktur, dan aparatur sipil negara.

MUHAMMAD BAQIR






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

1 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

3 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

2 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.