Kemenkeu Sudah Terima Rp 546 M Milik Djoko Tjandra yang Dieksekusi Kejaksaan

Reporter

Buronan Koruptor Joko Tjandra, tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis malam, 30 Juli 2020 malam. Joko berhasil ditangkap di Malaysia, setelah sempat menghebohkan dengan aksinya keluar-masuk Indonesia pada Juni lalu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan sudah menerima barang bukti uang sebesar Rp 546 miliar milik Djoko Tjandra yang dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2009.

"Iya, sudah diterima kas negara tanggal 30 Juni 2009," kata Andin kepada Tempo, Selasa, 25 Agustus 2020. Andin mengatakan Kemenkeu menerima uang tersebut dalam satu kali penyetoran.

Wakil Jaksa Agung Setia Untung sebelumnya menyampaikan bahwa barang bukti uang sebesar Rp 546 miliar milik Djoko Tjandra atau Joko Tjandra dalam kasus korupsi cessie Bank Bali telah dieksekusi pada 29 Juni 2009.

"Saya akui saat itu saya, Setia Untung selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi sebagaimana tugas jaksa selaku eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata Setia di Gedung Badiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.

Saat masih menjabat sebagai Kajari Jaksel, Setia memerintahkan Kepala Seksi Pidana Khusus Sila Pulungan. Bahkan, ia juga ikut ke Bank Permata dalam eksekusi tersebut. "Ini berita acara pelaksanaan eksekusi yang ditandatangani pejabat Bank Permata saat itu," ujarnya.

Berkaitan dengan proses administrasi, Setia mengatakan pelaksanaan eksekusi sangat panjang dan alot. Eksekusi uang sebesar Rp 546 miliar itu telah disetorkan dari escrow account Bank Permata melalui RTGS (real time gross settlement) langsung ke kas perbendaharaan negara di Kementerian Keuangan.

Baca juga: Kabareskrim Akui Kenal Tommy Sumardi, Tersangka Kasus Djoko Tjandra

FRISKI RIANA






DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

15 jam lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

3 hari lalu

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

4 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

5 hari lalu

Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim Soal Kejaksaan Sarang Mafia, Polisi Sedang Selidiki

Polda Metro Jaya mendalami laporan Persatuan Jaksa Republik Indonesia terhadap advokat Alvin Lim dengan tuduhan menyebarkan berita bohong.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

5 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim ke Polda Metro Karena Konten Kejaksaan Sarang Mafia

6 hari lalu

Eks Jaksa KPK Laporkan Advokat Alvin Lim ke Polda Metro Karena Konten Kejaksaan Sarang Mafia

Persatuan Jaksa melaporkan advokat Alvin Lim ke Polda Metro karena konten di Youtube yang menyebut kejaksaan sarang mafia.


Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

9 hari lalu

Kejari Jaksel Gugat ACT karena Diduga Masih Kumpulkan Dana

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggugat perdata lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke pengadilan


Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

10 hari lalu

Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

Piutang BLBI tercatat sektiar Rp 150 triliun.


Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

11 hari lalu

Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

Pemkot Depok siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkaitan dengan penanganan inflasi.