Bawaslu Beri 5 Masukan Soal Aplikasi Perhitungan Suara SiRekap Milik KPU

Reporter

Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menilai terdapat lima persoalan yang perlu diselesaikan terkait aplikasi rekapitulasi secara elektronik (siRekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu ditujukan untuk menangani kelambatan memperoleh kepastian hasil pemilu.

“Saya kira, siRekap ini bagian dari upaya menjawab percepatan hasil informasi pemilihan. Tinggal perdebatan dan tantangannya di sisi regulasi, bagaimana kita memaknai rekap manual yang itu menjadi undang-undang untuk proses perhitungan dan regulasi lainnya,” kata Afifuddin di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Agustus 2020.

Pada sisi teknis, lanjutnya, persoalan pertama terkait lamanya proses penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dia menilai proses rekapitulasi perlu tambahan waktu lalu disimulasikan terlebih dahulu.

Dalam situasi wabah, ujar Afifuddin, berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan lebih singkat sangat baik.  “Intinya mengurangi potensi kelelahan semua orang,” ucapnya.

Kedua, mengenai penambahan kertas plano yang berimplikasi ke persoalan efisiensi. Dia mengatakan simulasi aplikasi siRekap yang dilakukan oleh KPU Selasa ini paling tidak menambah empat kertas untuk satu TPS.

Adapun hal ketiga yang perlu diperhatikan, ujar dia, terkait peningkatan kapasitas di tingkat ad hoc pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Kita ingin semua atau satu dari 7 orang yang ikut KPPS sangat melek teknologi dan juga mereka tahu tata laksana,” tutur Afifuddin.

Persoalan keempat berhubungan dengan sisi eksternal, yakni pendidikan yang diberikan kepada pemilih. Afifuddin merasa situasi rekapitulasi di tahun 2019 memperlihatkan bagaimana keramaian di media sosial karena ada hal-hal yang diviralkan, tapi dengan mengubah substansi. Hal itu, menurut dia, menambah kerja pihak penyelenggara pemilu, misalnya KPU sering melakukan klarifikasi.

Terakhir, Bawaslu menilai perlu ada data awal pembanding untuk menyelesaikan persoalan selisih suara dengan tujuan transparansi percepatan perolehan hasil yang diketahui oleh publik. Hal itu dilakukan dengan mengoreksi dari sisi rekapitulasi awal atau plano paling bawah, yaitu C1.

Baca juga: Bawaslu Sebut 20 Daerah Masuk Ideks Rawan Pilkada karena Pandemi

MUHAMMAD BAQIR






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

12 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

17 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

22 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

22 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

23 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

25 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

25 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.